Demikian diungkapkan Mantan Hakim Agung dan Kosntitusi, Prof Dr Laica Marzuki di Jakarta, Minggu (6/10/2013).

Memurutnya benang merah yang putus disebabkan tidak adanya pihak pemilik kewenangan dalam hal ini Kementrian Pertanian (Kementan).

"Di kasus suap impor daging itu, ada hal yang tidak beres, ada satu aktor yang hilang, siapa pejabat publik yang memiliki kewenangan? Itu yang belum ada," kata Laica Marzuki.

Menurut Laica, dijeratnya mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq tak menujukan siapa pihak pemberi kewenangan itu. Luthfi Hasan, kata Laica, dijerat karena sosoknya sebagai Presiden PKS saat itu dan anggota DPR I.

Namun, menurutnya, hal tersebut dinilai tak menyentuh pada siapa pemberi kewenangannya. Karena posisi Luthfi sebagai Presiden PKS dan anggota Komisi I DPR tidak punya kapasitas dalam pengaturan kuota impor daging sapi di Kementan.

"Yang harus harus jelas, ada makelar, ada politisi, tapi siapa yang dipengaruhi? Pejabat mana? Itu yang tidak ada. Ada aktor yang berperan sebagaimana dimaksud dalam UU tipkor. Itu yang tidak ada," ujarnya.

Senada dijelaskan Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran, Profesor Romli Atmasasmita.

Romli menyoroti dan mengkritisi soal adanya trading in influence (memperdagangkan pengaruh) yang disertakan dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu.

Menurutnya, dalam trading in influence ada syarat yang harus dipenuhi.

"Ada makelarnya, ada politisinya, dan ada pejabat publik yang memperdagangkan pengaruhnya," kata Romli.

Dari ketiga syarat tersebut, kata Romli, sampai saat ini, tidak ada aktor yang memperdagangkan pengaruhnya dalam kasus suap impor daging sapi. Sementara untuk makelar, Prof Romli menyebut Ahmad Fathanah, sedang politisinya adalah Luthfi Hasan Ishaaq.

"Tapi belum jelas siapa publik officer. Itu yang hilang," ujarnya.

Oleh karena itu, Romli menilai putusan KPK tentang adanya trading influence tidaklah tepat.

"Saya melihat kasus impor sapi ini, kayaknya ada aktor yang hilang di situ.
Ada aktor yang berperan sebagaimana dimaksud dalam UU tipkor. Itu yang tidak ada," ujarnya.

Selama ini, nama Menteri Pertanian Suswono selalu dikaitkan karena dianggap satu partai dengan Luthfi Hasan. Akan tetapi jika melihat aturan yang dibuat dan rumusan dakwaan Jaksa KPK, Mentan sama sekali tidak meloloskan permintaan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama.

Mentan dalam kesaksian di pengadilan juga menjelaskan dirinya menolak survei kekurangan daging yang diajukan PT Indoguna.

"(Jadi) siapa yang dipengaruhi? Pejabat mana? Itu yang tidak ada," kata Romli.
Edwin Firdaus