TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari memastikan, partainya  mendukung sepenuhnya terbentuknya aturan terkait politik dinasti dalam UU Pilkada yang akan dirumuskan.

"Golkar tidak hanya akan taat UU tersebut tapi ikut serta mempelopori dan merumuskan serra memformulasi ketentuan untuk mencegah politik dinasti dalam UU pilkada," ujar Hajriyanto di Kampus UI Depok, Kamis (17/10/2013).

Ia mengatakan, Partai Golkar juga akan terlibat secara aktif untuk mendukung upaya perumusan ketentuan-ketentuan dalam RUU Pilkada untuk mencegah dan memberantas politik dinasti.

"Karena bagi golkar poltiik dinasti itu sebetulnya pengingkaran terhadap nilai-nilai kebersamaan dan egalitarianisme dan merupakan inti dan jiwa dari demokrasi," tuturnya.

Hajriyanto memastikan Partai Golkar mendukung sepenuhnya upaya-upaya pengaturan politik dinasti dalam RUU Pilkada.

Ia juga menyebut politik dinasti telah menghambat dan bertentangan dengan salah satu fungsi partai politik, yaitu terkait kaderisasi.

"Dan lebih dari itu politik dinasti bertentangan dengan kaderisasi, dan kaderisasi dan regenarasi itu kan merupakan fungsi dari parpol, maka gejala politik dinasti bertentangan dengan hakiat fungsi parpol," tandasnya.