Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perlu Dibentuk Dewan Etik untuk Lembaga Survei

Hamdi Muluk mengungkapkan, survei harus digunakan untuk mengukur kebenaran fakta di lapangan

Penulis: Johnson Simanjuntak
zoom-in Perlu Dibentuk Dewan Etik untuk Lembaga Survei
http://www.aisb.hu/
ILUSTRASI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengungkapkan, survei harus digunakan untuk mengukur kebenaran fakta di lapangan, bukan dipesan untuk ditinggikan dengan mengatur pertanyaan atau dengan menghilangkan kandidat potensial.

"Survei elektabilitas partai maupun kandidat sangat penting untuk bahan evaluasi partai atau calon bersangkutan. Tetapi, jika survei pesanan untuk kepentingan internal diumumkan ke khalayak, akan menimbulkan pertanyaan, terutama soal validitas dan fakta-fakta yang disurvei," kata Hamdi Muluk ketika ditanya soal hasil survei, Jumat (25/10/2013).

Hamdi mencontohkan hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat elektabilitas cukup tinggi pada pasangan Wiranto-Hary Tanosoedibyo (Win-HT) dan menggeser posisi Prabowo, justru menimbulkan pertanyaan di masyarakat: benarkah demikian?. Mestinya hasil itu tidak dipublikasi, melainkan untuk kepentingan internal.

Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, Hamdi menegaskan, kemungkinan besar survei pesanan untuk kepentingan internal pasangan Win-HT. Tapi ketika hasilnya diungkapkan ke publik, maka menimbulkan banyak keraguan mengenai hasilnya.

Menurut, Hamdi, masyarakat sekarang sudah pandai dan tidak mudah dikacaukan dengan apakah murni atau memang ada pesanan untuk kepentingan menaikkan survei yang menurut pandangan umum kurang tepat.

“Jadi, ada persoalan etika di sini. Karena itu perlu dibentuk Dewan Etik untuk lembaga survei,” kata Hamdi.

Dalam survei Indonesia Research Centre (IRC) yang diumumkan ke publik pada Selasa lalu (22/10), elektabilitas pasangan Win-HT mencapai 10,6 persen. Sedangkan Prabowo Subianto sebanyak 8,7 persen. Sementara, posisi teratas masih ditempati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan elektabilitas sekitar 34,5 persen.

BERITA REKOMENDASI

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 8,1 persen, disusul mantan Wapres Jusuf Kalla 6,2 persen dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri 6 persen.

Hamdi mengusulkan agar dibentuk suatu Dewan Etik untuk lembaga survei agar sebelum dipublikasi, hasil survei diaudit oleh Dewan Etik. Gunanya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan kaidah riset.

Sementara itu anggota DPD RI Elnino M Husein Mohi yang kini menjadi caleg Gerindra mengatakan, kemungkinan besar, orang-orang sekitar Win –HT yang mengupayakan agar ada survei seperti itu untuk memberi semangat pada pasangan ini.

Elnio mengaku Prabowo atau Gerindra tidak dirugikan dengan hasil survei yang membuat melejit pasangan Win-HT. Sebaliknya menurut dia, publikasi itu justru menjerumuskan pasangan ini pada halusinasi, sebab fakta di lapangan tidak akan sama seperti gambaran hasil survei itu.

Tags:
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas