TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Komisi V DPR RI memberi perhatian serius terhadap kendala koneksitas antarwilayah di Provinsi Papua. Dewan menyampaikan komitmen dan dukungan anggaran pembangunan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat Papua.

"Komisi V memberi perhatian lebih ke Provinsi Papua karena integrasi Papua setelah 18 tahun Indonesia merdeka. Perhatian itu sebagai upaya mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat memimpin 17 anggota Komisi V melakukan kunjungan kerja di Kota Jayapura, Papua, Rabu (30/10/2013).

Rombongan Komisi V meninjau proyek pembangunan ringroad Jayapura, pelebaran jalan Jayapura-Sentani dan jembatan Holtekamp.

"Tiga proyek itu akan mengurai kemacetan di Jayapura, mendorong pertumbuhan wilayah baru serta membuka akses Papua-Papua Nugini. Tidak ada alasan Komisi V untuk tidak men-support pembangunan itu," katanya.

Selanjutnya, rombongan melihat proyek pengamanan sungai Kampwolker dan disambung ke perbatasan RI-Papua Nugini.

"Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V. Sekaligus mengetahui permasalahan pembangunan infrastruktur di Papua," kata Michael, yang menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan Papua Barat.

Dijelaskan, Komisi V berharap pembangunan infrastruktur akan menggerakkan sektor lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Selain meninjau sejumlah proyek, rombongan Komisi V juga melakukan dialog dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Gubernur Lukas Enembe menjelaskan di Tanah Papua perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah. Masih ada yang belum tersambung antarkawasan yang menyebabkan kawasan tertentu tertinggal.

"Kita bangun Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah pasti. Akan dilakukan banyak terobosan untuk pembangunan di Papua. Papua punya potensi alam yang baik tapi karena infrastrukturnya tidak bagus banyak investor yang belum mau masuk," kata Lukas.

Kepada anggota Komisi V, Gubernur Papua yang baru menjabat enam bulan itu memaparkan konsep dan target pembangunan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Namun, dia mengakui saat ini ada permasalahan karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua belum ada.

"Sulit membangun Papua yang luas tanpa ada RTRW. DPR mendukung Gubernur Papua untuk menyusun RTRW itu pada tahun 2014," ucap Yasti S. Mokoagow, anggota Komisi V asal Fraksi PAN.

Gubernur Papua juga menjelaskan kerja sama dana Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun Jembatan Holtekamp. Jembatan ini akan menjadi kebanggaan Papua dan Indonesia.

"Proyek jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 800 meter akan membangun koneksi antarwilayah. Jembatan ini juga akan menjadi kebanggaan warga Papua. Landmark Indonesia bagian timur yang berhadapan langsung dengan Pasifik," ujar Ober Goeltom, Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum.

Anggota Komisi V Josep Umar Hadi menyarankan Pemerintah Daerah untuk mencari nama jembatan yang lebih bernuansa nasional.

Akan saran itu, Ober mengatakan Gubernur Papua telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendiskusikan nama jembatan yang kelak akan dipakai.