TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses peralihan kepemimpinan nasional melalui pemilu 2014 adalah mencari pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hampir  berlangsung sepuluh tahun.

"Apapun alasannya, proses demokrasi itu harus berlangsung sebagai buah karya reformasi Mei 1998. Karena itu, calon pemimpin mesti mempunyai jejak rekam, bibit, bobot, pengalaman politik di pemerintahan atau masyarakat. Tapi, kalau tidak siap, bisa menimbulkan kegoncangan politik," ujar Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam diskusi ‘Regenarasi kepemimpinan Bangsa’ di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurutnya, tidak ujuk-ujuk menjadi capres atau cawapres. Dan, itu sudah mulai terbukti dengan pergantian kepemimpinan di daerah melalui Pilkada gubernur, kabupaten, dan kota yang sudah lebih 500-an kepala daerah baru di Indonesia.

"Tinggal regenerasi kepemimpinan nasional dalam 10 tahun terakhir ini saja,” kata Taufik Kurniawan yang juga politisi PAN ini.

Namun merujuk kepada UU politik, kata Taufik, capres itu mesti diusung oleh parpol atau gabungan parpol.

“Kalau ketua umum partai sudah menyatakan siap dari awal, itu lebih baik, daripada sebaliknya yaitu tidak siap. Sebab, kalau tidak siap dari awal, maka kalau dipaksakan, selama memimpin akan terjadi kegoncangan politik, yang bisa mengganggu stabilitas politik nasional,” ujarnya.

Sabam Sirait sendiri menyatakan membangun bangsa ini harus bersama-sama, dan tak bisa sendiri-sendiri. Karena itu, pemimpin yang dibutuhkan tersebut adalah yang bisa mengajak kebersamaan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dari Sabang sampai Mereuke.

”Jadi, kebersamaan sebagai bangsa, memelihara persatuan dan kesatuan itu lebih penting daripada berdebat soal demokrasi,” kata politisi PDIP ini.