TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) Djoko Suyanto menegaskan pemerintah Indonesia sangat kecewa jika terbukti benar Amerika Serikat menyadap melalui kedutaannya di Jakarta.

"Apabila benar tentu kita tidak happy, apabila ada penyadapan, kita pasti akan sampaikan itu adalah tidak profesional dan tidak lazim dilakukan oleh negara manapun," tegas Djoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Menkopolhukam tegaskan, tindakan penyadapan tidak lazim dilakukan oleh negara mana pun di dunia. Apalagi, penyadapan ini dapat merusak hubungan diplomatik antarnegara.

Karena itu, menurutnya, negara mana pun akan melayangkan protes keras jika negara lain melakukan penyadapan.

"Jerman juga akan lakukan yang sama ketika dia tahu disadap," tuturnya.

Namun, terkait sikap pemerintah Indonesia, Djoko masih menunggu hasil klarifikasi guna memastikan kabar adanya penyadapan yang pertama kali dihembuskan Media Australia, Sydney Morning Herald edisi 29 Oktober 2013 lalu yang melansir skandal spionase yang berbasis di Jakarta ini. Konon skandal spionase yang mengguncang Asia ini bersumber dari Edward Snowden, whistle blower internasional yang paling diburu AS.

Snowden yang membongkar peta 90 fasilitas mata-mata AS di seluruh dunia, mencatatkan lima kota Asia sebagai basis. Antara lain, Kedubes AS di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon.

"Saya belum bisa berandai-andai. Kita tunggu," jelasnya.