Pimpinan DPR Desak Pemerintah Usut Penyadapan AS dan Australia di Indonesia
Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera memberikan informasi ke DPR soal rumor Kedubes Amerika Serikat menyadap
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan informasi ke DPR mengenai rumor Kedubes Amerika Serikat (AS) dan Australia di Indonesia menyadap perangkat alat telekomunikasi pejabat Indonesia.
"Kalau memang ada bukti penyadapan agar ini tidak menjadi rumor pemerintah segera memberikan informasi kepada DPR. Kalau itu dilakukan maka DPR akan memberikan pada dukungan pada pemerintah dan juga mempersoalkan ini dalam forum internasional," kata Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Menurut politisi PDI-Perjuangan ini proses penyadapan yang seperti ini tidak patut dalam pergaulan dunia internasional pada saat ini.
"Dan tidak ada negara satupun yang melakukan penyadapan pada pimpinan negara lain," kata dia.
Menurut dia informasi penyadapan ini bisa menggangu hubungan bilateral negara.
"Saya yakin karena sekarang ini dunia sudah mulai terbuka apalagi kita sudah bagian dari negara-negara G-21 maka jika isu persoalan penyadapan kalau betul maka sudah waktunya tingkat pengambil keputusan pada level yang mempunyai otoritas ini harus segera menghentikan penyadapan bagi negara lain," kata dia.
"Apa lagi saya akan memimpin pertemuan Parlemen di Brussel minggu depan dan ini menjadi bahan kita untuk dilakukan pembahasan jika isu itu benar," kata Pramono.
Informasi mengenai aksi AS dan Australia memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir media Australia, Sydney Morning Herald (SMH), mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.
Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA yang dikenal dengan nama "Special Collection Service". Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.