TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Bali dapat membahayakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.

"Tahun 2014 itu transisi kepemimpinan. Kami waspadai ada ancaman serius dan ini dapat ciptakan resiko politik, kalau tidak cermat kejadian di Mesir," ujar Hasto dalam jumpa pers yang digelar di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013).

Hasto menjelaskan, dalil hukum dalam putusan yang diputus pada 20 Juni 2013 lalu tersebut telah melanggar asas one man one vote.

Sebab, Hasto mengatakan isi putusan MK menyatakan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara perwakilan, asalkan ada kesepakatan, asas kemanfaatan, tidak dimanipulasi dan tidak dipersoalkan.

"Kalau dengan dalil hukum Akil, lalu ada instruksi dari parpol yang tidak menjaga demokrasi untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, 40 Kali atau seratus kali, selama itu hasil kesepakatan, tidak ada manipulasi itu bisa dilaksanakan," kata Hasto.

Seperti diketahui, dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Bali menyatakan sejumlah dalil yang diajukan Pemohon, yakni pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) terkait jumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan I Made Mangku Pastika-Krtut Sudikerta (Pastikerta) tidak beralasan menurut hukum.

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Akil Mochtar.

Mahkamah berpendapat bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.