Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD,dan DPRD 2014 sebanyak 188.622.535 pemilih. Namun 10,4 juta pemilih dari DPT tersebut masih bermasalah, terutama dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan angka 10,4 juta tersebut bukan merupakan angka fiktif. Oleh karena itu, hak mereka sebagai warga negara harus diakomodasi.

"Secara susbtansial mereka itu kan warga negara Indonesia yang harus dijamin hak memilihnya dan KPU dalam posisi mendata mereka sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan akses untuk kelengkapan datanya terbatas, terbentur pada mekanisme NIK," terang Husni Kamil kepada wartawan di KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013) malam.

Dikatakan Husni, angka tersebut akan dikoreksi. KPU akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jika ternyata di dalamnya terdapat pemilih ganda, maka akan dicoret.

"Kita terus berkordinasi dengan Bawaslu dan dirjen dukcapil untuk menastikan bahwa sekarang ini 10,4 juta bisa diteluwsuri lagi keberadannya dan diberi kelengkapan administrasi tadi. Apabila ada NIK-nya dimasukkan ternyata kemudian mereka terbukti sudah memiliki kegandaan data maka akan dikoreksi," tegas Husni.

Lebih jauh dikatakan Husni, angka 10,4 juta tersebut sudah dibuktikan KPU provinsi dan kabupaten/kota. KPU RI hanya semacam melakukan uji untuk memastikan keberadaan orang tersebut.

"Secara faktual KPU sudah menetapkan di tingkat kabupaten/kota, KPU pusat hanya melaukan rekapitulasi. Tapi walau demikian kami masih berkeinginan menjami kualitas data pemilu 2014 lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya," tukas dia.