TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap ke depan kesejahteraan buruh melalui nominal upah yang diterima pekerja makin baik.

SBY juga berharap lewat peningkatan upah akan dibarengi peningkatan produktifitas, disiplin dan semangat kerja. Namun, menurut SBY, tetap diupayakan agar peningkatan upah buruh disesuaikan kemampuan dunia usaha.

Selain itu, dia juga meminta buruh untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan melakukan  sweeping ke perusahaan atau pabri, dan perusahaan disegel, saat menyampaikan suaranya.

"Karena sudah sama semangat kita, kita ingin para buruh makin sejahtera. Perusahaan bangkit. Tidak ada PHK. Ketika proses baik berjalan, jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu," ujar Presiden saat melakukan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2013).

Presiden juga menegaskan, saat ini bukan lagi era dari 'upah buruh murah'. Hal itu, sebut SBY tidak lagi bisa dijadikan faktor keunggulan dari peluang berinvestasi di Indonesia.

"Saya sudah mengatakan era upah buruh murah itu sudah selesai. Tidak boleh kita jadikan keunggulan kooperatif, ah murah kok di Indonesia. Tidak ada itu," tegas SBY.

Tapi sekali lagi Presiden tegaskan, upaya yang tengah dilakukan tak lain meningkatkan upah buruh sesuai dengan kemampuan atau sesuai apa yang patut dilakukan.

"Jadi win-win lah. Memang kalau untuk politik pemilu kurang serem, tapi ingat harus rasional kita. Rasional dan rasional," jelasnya.