TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai bersikap aneh terhadap isu penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia. Apalagi, SBY mewakili wajah Indonesia.

"Kalau pelanggaran keras seperti ini kepala negara kita tidak melakukan reaksi atau bersikap tegas, itu aneh," kata  Pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Jaleswari membandingkan sikap Indonesia dengan negara lain yang keras saat isu penyadapan mencuat.

"Negara lain saja, bukan hanya negara yang dimusuhi AS tapi juga mitra AS, itu disadap. Sebagai negara berdaulat, kita harus bereaksi terhada pelanggaran Amerika," katanya.

Mengenai informasi kedatangan Menteri Pertahanan Australia ke Indonesia, Jaleswari menilai publik harus melihat agendanya terlebih dahulu.

"Apakah itu akan disinggung atau bicara yang lain," katanya.

Menurut Jaleswari sebaiknya DPR secepatnya membentuk komisi pengawas intelijen yang anggotanya perwakilan fraksi-fraksi. Mereka harus mempertanyakan kepada pemerintah soal penyadapan tersebut.

"Nanti DPR kan juga harus melaporkan ke masyarakat," katanya.

Jaleswari bahkan mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengusir duta besar Amerika Serikat dan Australia. Menurut Jaleswari, pemerintah berhak bereaksi terhadap situasi tersebut.

"Situasi tidak dihormati, tidak ada kepercayaan hubungan bilateral. Reaksi paling minimun adalah pertanyakan pada dubes negara tersebut," ujarnya.