TRIBUNnews.com, JAKARTA – Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus mengatakan, Lembaga Sandi Negara lebih baik memaksimalkan kompetensinya memastikan komunikasi pejabat negara tidak bocor ke pihak asing, ketimbang sibuk mengurusi pengamanan data pemilu.

Oleh karena itu, sebaiknya KPU tidak melanjutkan kerjasama dengan Lemsaneg karena tidak tepat. Pasalnya, pengamanan data Pemilu 2014 harus dilakukan oleh KPU. Bahkan harus memberikan jaminan kalau data Pemilu agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Namun demikian, pengamanan data bukan berarti tidak dapat diakses oleh pihak-pihak di luar KPU, sebaliknya pengamanan data Pemilu tidak boleh terlepas dari prinsip transparansi data.

"Tugas Lemsaneg adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian, termasuk memastikan agar komunikasi Presiden dan Pejabat Tinggi Negara tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan”, kata Hotland di Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Sebagaimana kita ketahui, telah terjadi penyadapan komunikasi Presiden dan Pejabat  Tinggi Negara lainnya oleh Australia. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi karena keberadaan Lemsaneg yang bertugas untuk menangkal hal tersebut. Lantas sekarang apa tanggung jawabnya?

"Untuk itu, sebaiknya KPU memilih bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang keamanan jaringan dan web. Banyak akademisi dan pakar IT di berbagai universitas yang memiliki kemampuan mumpuni," lajut Hotland.

Senada dengan hal tersebut, sekretaris jendral FAIT, Janner Simarmata menambahkan, FAIT mendukung apabila KPU membentuk konsorsium pengamanan data Pemilu 2014.

"Kami mendukung sepenuhnya niat baik KPU untuk memebentuk konsorsium pengmanan data Pemilu, tentunya apabila dihuni oleh lembaga-lembaga yang indpenden dan berkompeten untuk itu," sebut Janner.

"KPU hendaknya menanggapi dengan baik masukan dari berbagai pihak. Tentunya ini juga akan menjaga legitimasi Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan nanti," paparnya lebih lanjut.