Laporan Wartawan Tribunnews.com Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei di Indonesia dinilai terlalu banyak yang berkutat dalam survei politik. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan survei terkait kinerja pelayanan sosial.

Penilaian tersebut, diungkapkan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia,  International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa, dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Untuk mengisi kekosongan survei bidang sosial itu, keempat lembaga nirlaba tersebut merekam hasil pembangunan melalui survei barometer sosial.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menuturkan, survei pembangunan barometer sosial ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang selama ini terus dijejali berbagai survei politik.

"Terlalu banyak survei politik jelang 2014, peluncuran survei ini merupakan respons kami dalam melihat asppirasi publik yang selama ini jarang dilakukan pihak terkait," kata Sugeng di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Ia menjelaskan, dalam survei ini akan dibahas indeks kepuasan masyarakat dalam beberapa program sosial seperti dari Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Indeks ini melibatkan pemahaman warga terhadap dorongan instansi/pemerintah, kementrian dan peran partai politik dalam mengembangkan program sosial.

Survei ini, melibatkan 2.442 responden dengan metode multi-stage random sampling di 33 provinsi di indonesia. Survei tersebut, dilakukan pada September-November 2013. "Survei barometer sosial merupakan turunan indeks untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat," tandasnya.