Penerapan Ekonomi Kerakyatan Lebih Menyerap Tenaga Kerja
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia tidak cocok.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia tidak cocok. Menurutnya, Indonesia lebih cocok menerapkan ekonomi kerakyatan.
"Saya menilai ekonomi kerakyatan lebih tepat diterapkan di Indonesia dibanding ekonomi neoliberalisme," kata Prabowo di Aula Fakultas Kedokteran UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).
Prabowo menjelaskan, dengan cara kerja neoliberlisme, pertumbuhan 1 persen membutuhkan investasi Rp 50 triliun yang hanya menyerap 400 ribu pekerja. Ia membandingkan dengan cara kerja ekonomi kerakyatan, Rp 50 triliun dapat membuka 1 juta hektar persawahan dan mampu membuat pertumbuhan menjadi 15 persen.
"Dengan cara kerja ekonomi kerakyatan dapat menyerap 6 juta pekerja," tuturnya.
Prabowo mengatakan, jika ekonomi neoliberalisme diteruskan penerapannya, hanya sedikit rakyat Indonesia yang menikmati. Indonesia, kata Prabowo akan semakin liberal dan lebih kapital dari negara asal yang menerapkan sistem itu.
"Kalau ekonomi neoliberalisme diteruskan, yang kaya hanya sedikit," ucapnya.
