TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko membenarkan pernah bertemu dengan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana pengembangan usaha yang berkaitan dengan objek vital yang akan dilakukan oleh SKK Migas.

Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di sela kegiatan pembukaan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2013 di Markas Divif 2 Kostrad Cilodong Bogor, Selasa (3/12/2013).

Pernyataan Panglima TNI tersebut, disampaikan berkaitan dengan adanya penyebutan nama Jenderal TNI Moeldoko dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan KPK terhadap tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, dan BAP pengemudinya Asep Toni.

Dalam BAP tersebut, nama Jenderal TNI Moeldoko disebut pernah bertemu dengan Rudi Rubiandini di Gambir dan rumah dinas Jenderal TNI Moeldoko di Jalan Denpasar, Jakarta Pusat ketika menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Pak Rudi memang pernah ketemu dengan saya, waktu saya menjabat Kasad. Yang pertama waktu Pak Rudi Rubiandini ke Mabes TNI AD, kita diskusi dengan para asisten dan beliau juga membawa beberapa stafnya, pertemuan tersebut dalam rangka perkenalan diri sebagai sesama pejabat baru," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebutkan, pertemuan kedua yang membicarakan tentang masing-masing tugas, dalam pertemuan tersebut Rudy Rubiandini mengatakan bahwa KSAD sudah banyak membantu Pertamina yang dipimpin oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, dalam mengatasi persoalan pencurian minyak di Palembang.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan saran kepada Rudi Rubiandini agar setiap kegiatan eksplorasi minyak dan gas lebih memperhatikan permasalahan yang dapat menimbulkan resitensi di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya pendekatan ke wilayah-wilayah termasuk Kodam, agar jangan sampai kegiatan yang sudah berjalan terjadi resistensi yang memakan biaya lebih besar.

Dengan adanya pendekatan teritorial yang baik oleh Kodam, diharapkan akan lebih efektif dalam melakukan kegiatan eksplorasi. "Tidak ada konteks pembicaraan yang berhubungan dengan urusan bisnis," tegas Panglima TNI.