TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan survei yang dilakukan Charta Politika, sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan Pemilu langsung.

Temuan Charta Politika tersebut merupakan bantahan atas Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah yang tengah dibahas di DPR dimana kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD.

"Sebanyak 74 persen responden masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. Hanya 18 persen dari responden yang menyatakan kepala daerah dipilih DPRD," ujar Yunarto Widjaya, direktur Charta Politika, di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Yunarto mengatakan responden yang menginginkan Pemilu langsung tersebut tersebar secara merta dari sisi demografi umur, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan serta wilayah.

Sementara responden yang menginginkan Pemilukada dipilih DPRD 4,5 persen. Sementara 3,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"60,5 persen juga beranggapan sebaiknya pemilihan bupati/wakil bupati dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan gubernur. Hanya 28 persen yang mengatakan sebaiknya pemilihan bupati/walikota dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan gubernur," kata Yunarto.

Survei tersebut merupakan survei telepolling pada 9 kota besar di Indonesia yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Survei dilakukan pada 18-24 November 2013 dengan sampel 600 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan toleransi kesalahan lebih kurang empat persen.