Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota DPR Menilai Kebijakan Pemerintah Semakin Tak Pro Job

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh kembali angkat suara terkait belum juga berakhir polemik rencana Pemerintah yang akan meratifikasi FCTC

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Anggota DPR Menilai Kebijakan Pemerintah Semakin Tak Pro Job
Ilustrasi 

Tribunnews.com, JAKARTA-- Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh kembali angkat suara terkait belum juga berakhir polemik rencana Pemerintah yang akan meratifikasi FCTC (Framework Convention for Tobacco Control) yang akan menekan industri rokok lebih jauh dan mengancam keberadaan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau.

Apalagi kini Pemerintah berencana menaikkan PPnBM untuk kendaraan CBU mewah dengan CC 3000 ke atas.

Politisi Golkar ini tegaskan, hal ini jelas terlihat tidak adil, apalagi jika membuat klasifikasi kendaraan mewah melalui basis ukuran mesin.

Menurutnya, kalau memang Pemerintah bermaksud menekan basis impor kendaraan CBU, sebaiknya dilakukan secara totalitas tidak memandang basis ukuran mesin.
Dengan demikian Industri Otomotif dalam bentuk asembli CKD akan menggeliat, ini jelas akan menyerap tenaga kerja yang lumayan.

Karena itu, imbuhnya, strategi yang tepat dalam menciptakan tenaga kerja sangatlah diperlukan. Mengingat penurunan angkatan kerja yang signifikan dari Februari 2013 ke November 2013 sesuai dengan data yang dilansir BPS.

"Kebijakan yang tidak adil dan tidak tepat seperti kenaikan PPnBM ini jelas bisa membuat masalah tenaga kerja lebih jauh," cetus Poempida kepada Tribunnews.com, Senin (16/12/2013).

Pabrik otomotif Chrysler yang berencana membangun Pabrik di Indonesia di tahun 2015 terancam akan membatalkan rencana tersebut, padahal pabrik tersebut berpotensi menyerap sekurang-kurangnya 10 ribu tenaga kerja.

Data yang tercatat sekarang pun Chrysler melalui agennya di Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebesar 1200 orang.

Karena itu, dia menghimbau Pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"Memang dengan sulitnya keadaan ekonomi dunia yang berpengaruh kepada ekonomi nasional seharusnya Pemerintah berpikir lebih strategis dalam membuat suatu kebijakan, agar kemudian tidak terjadi momentum yang hilang. Terlebih lagi janji dari Pemerintah dalam konteks pembanguna harus berbasis “Pro Job”," dia mengingatkan.
(Andri Malau)

Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas