TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerak Lawan, kumpulan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyatakan siap menjawab tantangan debat terbuka dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengenai hasil Konferensi Tingkat Menteri WTO IX Bali.

"Surat tersebut kami kirimkan hari ini terkait rencana debat dengan Pak Gita khususnya hasil-hasil WTO. Kami beri waktu kepada Pak Gita kira-kira dua minggu. Akan kita tunggu apakah dia siap," ujar Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) saat menggelar konferensi pers di kantor Indonesia for Global Justice di Tebet, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Hadir dalam konferensi tersebut Yakub dari SPI, Riza Damanik IGJ, Dani Setiawan dari KAU, Siti Maemunah, Gunawan dari IHSC, Abdul Halim dari Kiara), Budi Laksana dari SNI), Amin Iskandar.

Menurut Ray, mereka berkepentingan untuk menjawab tantangan Gita sebagai penyeimbang wacana dan informasi yang diberikan pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan terkait informasi hasil WTO.

Menurut Ray, masyarakat harus mendapatkan informasi yang seimbang mengenai hasil pertemuan tersebut bahwa WTO sama sekali tidak memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

"Seolah-olah WTO selalu menguntungkan kita. Pernyataan Paket Bali sebagai prestasi yang akan memberi manfaat bagi Rakyat Indonesia jelas tidak faktual dan bahkan menyesatkan publik. Sebab terbukti setelah 18 tahun menjadi anggota WTO, Indonesia tidak beranjak dari negara pengekspor dan penyedia pasar raksasa bagi negara industri," terang dia.

Ray pun memuji sikap Gita yang menantang debat tersebut sebab sikap diskusi harus ditradisikan dalam berbangsa dan bernegara.


"Debat ini bukan untuk mendiskusikan pikiran tapi mengkhotbahi Pak Gita bahwa pilihan pemerintah itu bukan pilihan tepat,"terang dia.


Sebelumnya, Paket Bali menghasilkan tiga kesepakatan: pertama, paket pertanian dimana proteksi negara berkembang diberikan negara maju. Negara maju juga berkomitmen mengurangi subsidi pertaniannya.


Kedua, paket untuk negara miskin atau least development countries dimana negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan oleh negara tersebut.


Ketiga, fasilitasi perdagangan (trade facility) yang digunakan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju baik bantuan secara finansial maupun transfer teknologi.