Partai Demokrat Menilai Tuduhan Yulianis Pada Ibas Hanya Rekaan
Partai Demokrat meragukan pernyataan Yulianis, terkait pemberian uang dari Nazarudin kepada Sekjen Partai Demokrat Ibas.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meragukan pernyataan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, terkait pemberian uang dari Nazarudin kepada Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas untuk keperluan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.
"Pernyataan Yulianis, yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik cadar, adalah sepenuhnya hasil rekaan. Yulianis tidak pernah menyerahkan uang kepada saudara Edhie Baskoro, melainkan seperti pengakuannya sendiri, uang itu diserahkan kepada Nazarudin," kata Rachland Nashidik, Juru bicara Partai Demokrat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12/2013), malam.
Rachland meyakini pernyataan Yulianis memberi dasar untuk membangun opini bahwa Edhie Baskoro melakukan kejahatan.
"Dalam ilmu hukum, pernyataan Yulianis disebut sebagai "testimonium de auditu", yakni pernyataan yang diragukan kebenarannya karena hanya berdasar rekaan atau opini," terangnya.
Pernyataan demikian, kata Rachland akan dikesampingkan oleh hakim karena tidak memiliki bobot sebagai alat bukti. "Namun di atas itu semua, tuduhan Yulianis kepada Edhie Baskoro, yang ia berikan untuk dengan sengaja membantah Ketua KPK Abraham Samad, pada kenyataannya telah secara manifest menyerang kredibilitas KPK," jelasnya.
Apalagi, ia melihat pernyataan Yulianis tersebut telah jauh melampaui "tugas" yang dapat diduga tengah dilakoninya untuk menyeret-nyeret orang lain ke dalam suatu keterlibatan pidana.
"Publik perlu berhati-hati karena tuduhan Yulianis kemungkinan besar adalah bagian dari suatu parade persekongkolan untuk mendiskreditkan KPK," ujarnya.
Rachland mensinyalir tujuan akhir dari persekongkolan ini adalah melindungi pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.
Caranya, kata dia dengan menciptakan opini keliru, seolah KPK bekerja atas dasar suatu seleksi yang ditetapkan oleh kekuasaan politik. Fungsinya adalah mengembangkan opini bahwa si tersangka semata-mata adalah korban dari suatu operasi kekuasaan.
"Namun kita semua tahu bahwa KPK selalu berusaha meminimalisir kekeliruan dengan berusaha selalu bekerja berdasarkan alat-alat bukti yang sahih dan mencukupi," ungkapnya.
Kredibilitas KPK berada jauh di tempat yang lebih tinggi dari Yulianis dan parade persekongkolan apapun di belakangnya.
"Persis di sebelah KPK, Presiden Yudhoyono dan keluarganya juga telah berkali-kali membuktikan komitmen politik dan pribadinya untuk mendukung perjuangan KPK memerangi korupsi dengan tanpa pilih bulu," ujarnya. (aco)