TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai, kenaikan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg  sungguh mengejutkan masyarakat yang saat ini saja sudah makin turun daya belinya akibat kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik .

Dikatakan, kenaikan Harga Elpiji kemasan 12 kg oleh Pertamina dengan alasan Pertamina merugi 5,7 triliun setiap tahunnya serta kenaikan nilai tukar rupiah mungkin alasan ini bisa di terima.

"Tetapi yang tidak bisa adalah menaikan harga elpiji 12 Kg setelah beberapa tahun Pertamina merugi akibat memproduksi Gas Elpiji 12 kg yang merupakan bahan bakar non subsidi, serta setelah mendapat masukan dari BPK agar menaikan harga jualnya. Tentu saja, ini menjadi kecurigaan bagi masyarakat apalagi terkait dengan makin dekatnya Pemilu 2014 yang syarat dengan keperluan dana kampanye oleh Partai Politik," ujar Arief kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2014).

Sebab sampai saat ini, lanjutnya lagi,  tidak ada suatu lembaga atau badan yang mengawasi berapa sebenarnya produksi elpiji 12kg dan berapa besar yang dikomsummsi oleh masyarakat. Hal ini, ungkapnya,  bisa menjadi celah akal akalan untuk melakukan penyelewengan .

"Menurut informasi banyak petinggi Partai Politik dan pejabat negara yang memiliki SPBE untuk melayani pengisian elpiji subsidi ukuran 3 kg. Tentu saja kenaikan harga gas Elpiji non subsidi ukuran 12 kg bisa suatu cara untuk merampok uang negara dengan melakukan pengisian elpiji 12 kg dengan gas elpiji subsidi yang akan menghasilkan pundi pundi yang cukup lumayan," tegasnya.

"Kenaikan Gas Elpiji 12 kg yang katanya dinaikan karena Pertamina terus merugi juga menjadi bukti bahwa Dirut Pertamina tidak mampu mengelolah Pertamina untuk tidak merugi. Dan seharusnya dengan jeleknya kinerja Dirut Pertamina,menteri BUMN harus segera menganti dengan orang yang kapabel mengurusi Pertamina agar tidak merugi terus," kata Arief lagi.

Kenaikan harga elpiji non subsidi, sambung Arief lagi, sudah dipastikan akan memberikan dampak makin mempersulit biaya hidup. Mempersulit ekonomi rumah tangga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya serta harga makanan produksi pabrikan dan harga harga makanan  di warteg ,gerobak dorong yang setiap hari menjadi makanan utama masyarakat kecil akan naik hingga 20 persen dan akan makin membuat tergerusnya pendapatan masyarakat .

"Selain itu elpiji subsidi ukuran 3 kg juga akan langka dan hilang dari pasaran karena akan rentan dengan pengoplosan di SPBE -SPBE kedalam kemasan 12 kg. Akhirnya, banyak masyarkat yang tidak bisa masak dan terpaksa membeli makanan matang yang harganya juga akan naik . Kenaikan Harga kemasan 12 kg juga menunjukan bahwa pemerintahan SBY Budiono memang tidak pro rakyat," ujarnya.

"Boleh naik asal audit energi dilakukan terlebih dahulu. Apa benar jumlah produksi setiap tahun elpiji 12 KG sesuai dengan komsumsi dimasyarakat. Dan apa   benar produksi elpiji non sunsdidi yang diproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat sebab bisa saja itu hanya dalam hitungan kertas tapi tidak sesuai dengan kenyataan," pungkasnya.