TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat akhirnya menyatakan menolak kebijakan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji 12 kg.

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kenaikan harga Elpiji 12 kg lebih dari 60 persen cepat atau lambat akan akan membebani rakyat banyak. Harga tabung 12 kg yang melambung akan mendorong migrasi pembelian tabung 3 kg yang harganya tidak naik. Akibatnya tabung 3 kg terancam hilang dari pasaran, sehingga memukul rakyat kecil.

"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga meningkat. Meskipun pemerintah bisa menstabilkan sehingga lonjakannya tidak besar, justru dengan keadaan seperti ini jangan sampai ada kebijakan apapun yang justru bisa menaikan harga lagi," jelas Ibas dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

PD mendesak Pemerintah, sebagai pemegang saham utama PT Pertamina, untuk meninjau kembali kenaikan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina.

"Kuncinya adalah ekonomi terjaga tetapi tidak membebani rakyat kita. Meski ini kebijakan korporat, sebagai BUMN, Pertamina harus tetap meletakkan kepentingan rakyat sebagai prioritas," pungkas Ibas.

Dalam jangka panjang, Sekjen Edhie Yudhoyono menyarankan pemerintah memperluas jaringan distribusi pipa gas ke rumah-rumah, yang menggunakan gas alam domestik sehingga bisa lebih murah.

Selain itu, Sekjen juga menantang semua pihak untuk menyediakan solusi alternatif, misalnya menjajaki kemungkinan mengkonversi tabung bahan bakar gas menjadi tabung yang bisa digunakan rumah tangga.