TRIBUNNEWS.COM  - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai langkah Pertamina menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram telah mendorong pemakai bermigrasi ke elpiji subsidi 3 kilogram yang dibiayai APBN.

"Pertamina jangan menyikapi dirinya sebagai negara dalam negara yang melakukan kenaikan tanpa melakukan sosialisasi ataupun pembicaraan sama sekali," ujar Sekjen PPP, Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Pria yang akrab disapa Romi ini mengaku, memang hak Pertamina sebagai korporasi menaikkan harga jual elpiji kemasan 12 kilogram. Tapi Pertamina juga mestinya menyadari kalau ternyata dampak kenaikan harga jual elpiji membuat sengsara.

Kenaikan harga jual elpiji kemasan 12 kilogram, menurut Pertamina atas pertimbangan kerugian bisnis. Tapi Pertamina harunya juga menjelaskan, karena laba Pertamina pada tiga sampai lima tahun terakhir masih membukukan angka positif sangat besar.

Menurut Romi, keuntungan itu bisa dikompensasikan sebagai subsidi silang oleh Pertamina sebagai perusahaan negara melayani publik. Meski undang-undang 2013 tentang BUMN, mewajibkan semua perseroan untuk mencari untung profit thinking.

"Tapi tidak harus menghapus keberadaan negara untuk memberikan pelayanan bagi hajat hidup orang banyak dan elpiji 12 kilogram adalah salah satu hajat hidup orang banyak," tambahnya.

Masih kata Romi, jika harga jual elpiji 12 kilogram tetap dipertahankan Pertamina, maka tidak menutup kemungkinan subsidi elpiji 3 kilogram akan bengkak karena pengguna akan memilih menggunakan yang murah.

"Untuk itu Pertamina, sebaiknya atau kita minta untuk melakukan penundaan kenaikan harga ini, sampai dengan mereka mampu menghitung dampak migrasi kepada elpiji 3 kilogram yang berdampaka pada meningkatnya beban APBN," terangnya.