Tribunnews.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik PT Pertamina Tbk terkait kenaikan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg. Seharusnya, menurut Presiden, Pertamina terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga.

Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Demikian Presiden SBY melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Minggu ( 5/1/2014 ) dini hari.

Presiden mengatakan, kewenangan menaikkan harga elpiji nonsubdisi memang berada di Pertamina. Selain itu, Pertamina memang tidak harus lapor Presiden. Hanya, menurut SBY, pemerintah perlu ikut menangani masalah elpiji karena menyangkut rakyat banyak.

SBY mengaku mengetahui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada kerugian Pertamina sekitar Rp 7 triliun terkait harga elpiji nonsubsidi. Hanya, menurut SBY, solusinya tidak otomatis menaikkan harga hingga 68 persen.

Kenaikan harga yang terlalu pesat akan meningkatkan harga barang dan jasa. Pada akhirnya rakyat kurang mampulah yang akan terbebani, lanjut SBY.

Seperti diberitakan, Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200.

Sebelumnya, Presiden melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg itu merupakan keputusan yang hanya berdasarkan pertimbangan bisnis semata. SBY meminta jajaran pemerintah terkait membahas kenaikan tersebut.

Hasil rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono hari ini akan terlebih dulu disampaikan kepada Presiden. Rencananya, akan digelar rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2014), untuk membahas masalah elpiji.