ICW: Satu Lampu Stadion Rp 20 Juta Ditulis Rp 27,66 Juta
ICW mengungkapkan proyek pemasangan lampu di stadion Soeprijadi, ditemukan indikasi pengaturan pemenangan tender
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Coruption Watch (ICW) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), meluncurkan situs www.opentender.net.
Situs tersebut mempublikasikan lelang-lelang elektronik yang digelar pemerintah. Dalam situs tersebut juga terdapat fitur untuk menganalisa indikasi-indikasi korupsi.
Kordinator Investigasi ICW, Tama Satria Langkun, di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (07/01/2014), mengatakan pada 17 September 2013 alat itu dipresentasikan di hadapan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada 4-5 September 2013, sejumlah elemen masyarakat di Blitar diberi pelatihan tentang penggunaan website itu, dan metode investigasi.
"Berdasarkan hasil pemantauan, di Blitar ditemukan paket pengadaan yang memiliki prioritas menyimpang," ujarnya.
Ia menyebutkan proyek tersebut antara lain, proyek pembangunan pusat layanan autis, proyek rehabilitasi saluran jati di kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, dan proyek pemasangan lampu di stadion Soepriyadi.
Untuk proyek pemasangan lampu di Stadion Soeprijadi, Blitar ditemukan indikasi pengaturan pemenangan tender, selain itu ditemukan juga harga penawaran sangat mendekati harga Pagu dan waktu pengerjaan yang terlalu pendek.
Di pasaran harga lampu stadion Metal Hallide 2000W Tipe MVF 403 Arena Vision Philips adalah sebesar Rp 20.000.000. Tapi ditulis dalam laporan harga per unit lampu adalah Rp 27.661.800, dengan demikian ada selisih Rp 7.661.800. Dalam proyek tersebut dibeli sebanyak 64 unit lampu, dengan demikian kerugian negara diduga mencapai Rp 490.355.200.
Selain itu ditemukan juga ada delapan lampu yang harga totalnya Rp 221.294.400 belum dipasang, sehingga kerugian negara dari tidak dipasangnya delapan lampu tersebut ditambah dengan selisih harga diduga mencapai Rp 711.649.600.
"Proses pemantauan di Blitar baru sampai tahap penentuan prioritas paket diduga menyimpang. Proses investigasi dugaan pidana korupsinya masih berlangsung, namun sudah ada indikasi penyimpangan proses lelang," terangnya.
