TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Muhammad, menyayangkan sikap pemerintah khususnya kementerian keuangan yang belum memberikan respon terkait anggaran pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Juli mendatang.

Menurut Muhammad, Bawaslu tidak memiliki anggaran untuk mengirimkan pengawasnya hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena anggaran mereka hanya untuk Pemilihan Umum anngota legislatif (Pileg) April mendatang.

"Menegaskan bahwa untuk Pemilu 2014, pengawas Pemilu tidak ada di setiap TPS. Ini problem sangat serius. DPR sudah memberi perstujuan, tapi pemerintah dalam hal ini menteri keuangan tidak meresepon, tidak memeberikan persetujuan," ujar Muhammad di KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Keadaan tersebut diperparah dengan tidak adanya struktur Bawaslu yang berada di tingkat desa atau kelurahan.

"Apa lagi struktur formal kami di tingkat desa/kelurahan itu tidak tercover untuk DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Bawaslu. Jadi untuk Pilpres itu dipastikan, jika tidak ada revisi, maka tidak ada pengawasan di tingkat desa untuk Pilpres," tegas Muhammad.