Laporan Wartawan Warta Kota Willy Pramudya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada hal menarik pada pascapeluncuran buku "Selalu Ada Pilhan" karya  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diluncurkan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (17/1/2014) lalu.

Hal menarik itu muncul di media sosial, yakni di fan page resmi Presiden SBY yang dikelola oleh Staf Khusus Presiden RI. Pada 17 Januari 2014 Staf Khusus Presiden RI mengunggah status berbunyi, "Presiden SBY sadar bahwa mungkin ada yang akan berkomentar nyinyir atau negatif atas buku ini, dengan menganggapnya 'SBY hanya curhat.' Atas ini semua, Presiden menegaskan, 'Saya telah memilih opsi dan telah memutuskan. Lebih baik saya menerima saja komentar miring seperti itu, dari pada saya harus menyia-nyiakan kesempatan sejarah untuk menulis sesuatu, yang saya yakini akan berguna bagi banyak pihak'."

Status ini mendapatkan banyak tanggapan. Hingga Minggu sore, 18 Januari 2014 pukul 16.32 muncul 1.009 tanggapan, sebanyak 7.550 orang memberikan tanda SUKA dan 83 orang berbagi.

Dari berbagai komentar yang muncul kebanyakan terbelah pada dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang menyukai dan mendukung. Kubu kedua adalah kubu yang melontarkan kritik.

Namun ada komentar yang menarik dari pemilik akun bernama Re Yanx. Pemilik akun ini menulis tanggapan yang tak ada hubungannya dengan peluncuran buku melainkan sebuah situasi yang sedang dihadapi buruh migran di Hongkong.

Pada alinea pertama Re Yanx menulis, "Semoga pemerintahan kita bisa dan mau mencontoh sikap pemerintah HK (Kong Kong --Red) dalam kasus ini, setelah beberapa hari lalu BMI HK dibuat sakit hati atas pernyataan Menakertrans dengan ucapannya 'baru dua' kasus, padahal ada ribuan kasus yang mereka tidak mau tau dan telah diselesaikan di HK."

Selanjutnya, dia menulis, "Dan lalu pernyataan BNP2TKI dalam situs resminya, yang mengharapkan damai tanpa jalur hukum, cukup uang damai. Setelah menuai banyak kecaman keras dari masyarakat atas pernyataan tersebut, alamat url pernyataan itu tak bisa dikunjungi lagi, tanpa meminta maaf BNP2TKI menghapusnya.Semoga pernyataan Pemerintah HK ini bisa sebagai obat penenang kekhawatiran kita akan kedilan untuk Erwiana BMI HK korban perbudakan juga penyiksaan."

Kemudian Re Yank melampirkan siaran pers Pemerintah Hong kong 17 Januari 2014 yang berisi keprihatinan dan transkrip pernyataan Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Matthew Cheung Kin-chung, pada kasus dugaan penyalahgunaan pembantu rumah tangga Indonesia. Siaran pers itu juga  menyatakan bahwa Kepolisian Hong Kong sedang menyeleidiki kasus ini.