TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo menyatakan ruang lingkup kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening pemerintah provinsi.

Menurutnya, yang dimaksud secara on-line pada BPD dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

"Manfaat akses on-line transaksi kas bagi pemda antara lain meliputi mencegah anomali atau penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses pelaporan keuangan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi dimaksud," kata Hadi di Tower BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (21/1/2013).

"Bagi BPD akses on-line dapat digunakan untuk mendorong pengembangan Cash Management System (CMS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pemerintah Provinsi dimaksud," katanya.

Hadi menuturkan, BPK mengharapkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dapat diikuti oleh seluruh pemda dan bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia. Demikian pula dari sisi pemerintah pusat, BPK juga melakukan akses pada 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia sehingga BPK dapat men-generate laporan keuangan sendiri yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat pemerintah.

Hadi menegaskan bahwa dengan e-audit termasuk akses on-line ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena pengelola keuangan negara 'terpaksa patuh' secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas.

"Selain peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK, sistem on-line e-audit juga mampu meningkatkan penerimaan negara atau daerah seperti yang digambarkan pada Pemerintah Provinsi dimaksud," ucapnya.