TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman saat memberikan pemaparannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD Tahun 2014 mengingatkan bahaya mundurnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Kita harapkan melakukan Pemilu dengan baik dan kita harus memastikan bahwa jadwal KPU khususnya pemilu presiden dan wakil presiden kita harus mampu memastikan pada tanggal 20 (Oktober 2014) presiden dan wakil presiden harus dilantik," tegas Sutarman di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (11/2/2014).

Dikatakannya jangan ada sedikit pun kekosongan pimpinan negara. Bila pelantikan presiden dan wakil presiden lewat dari tanggal 20 Oktober 2014, maka negara tidak ada yang pimpin. Bila tidak ada yang memimpin negara berarti ada kelompok manapun yang bisa mengambil alih kepemimpinan negara.

"Ini sangat rawan, oleh karena itu harus dipastikan. Seluruh proses Pemilu pasti ada kelebihan dan kekurangannya dan jangan sampai kekurangan-kekurangan yang sedikit ini jadi persoalan yang menjadi besar sehingga menghambat proses pelatikan presiden dan wakil presiden pada saatnya," ungkapnya.

Dijelaskannya lagi, bila pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 24.00 WIB tidak ada yang dilantik menjadi presiden dan wakil presiden maka akan ada yang mengambil tugas dan terjadi pemerintahan transisi. Pada saat bersamaan juga pada pukul 24.00 WIB tanggal 20 Oktober 2014 menteri-menteri pun sudah tidak ada karena tugas kabinet saat ini sudah selesai.

"Perlu dipastikan dari aspek keamanan bila itu tidak ada negara harus diambil seseorang sebagai pemimpin negara ini. Yang jelas Kapolri tidak mau mengambil alih itu," katanya.

Kondisi kosongnya pemimpin negara sangat berbahaya, karena akan ada pemerintahan transisi yang waktunya tidak bisa dipastikan hingga kapan selesai.

"Saya perlu ingatkan pada bangsa ini dan warga masyarakat jangan sampai persoalan-persoalan kecil ini dapat mengganggu khususnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden, ini betul-betuk dari hati saya paling dalam karena sampai saat ini belum ada aturan tentang itu," ungkapnya.

Untuk itu, Sutarman mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut untuk menjaga, mengawal, dan melaksanakan Pemilu yang damai dengan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Silahkan menyampaikan pendapat kritik apapun, tapi jangan melakukan kekerasan yang berakibat terganggunya tahapan-tahapan Pemilu, akhirnya mengganggu masyarakat luas dan ini terkait kebelangsungan bangsa Indonesia untuk menyongsong yang lebih baik," katanya.