TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Kesehatan Jiwa. Rapat dilakukan bersama perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, suasana rapat kerja di Komisi IX DPR itu berlangsung sepi. Padahal pembahasan RUU itu cukup penting. Rapat tersebut hanya hanya dihadiri oleh tiga anggota Komisi IX, dan dua pimpinan komisi tersebut.

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR asal Demokrat Nova Riyanti Yusuf didampingi Wakil ketua lainnya asal Gerindra Soepriyatno. Informasi yang dihimpun rapat tersebut diboikot oleh anggota Komisi IX DPR. Rapat yang semula dijadwalkan mulai pukul 14.00, terpaksa dimulai pukul 15.00 WIB.

Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah membenarkan adanya boikot tersebut. Hal itu dikarenakan anggota Komisi IX melihat adanya pimpinan yang menjalankan basis penyelenggaraan di DPR tidak sesuai tata tertib UU MD3 mengenai hak dan kewajiban anggota DPR.

"Ada dua pimpinan, dan boikot ini menjadi semangat bersama, dalam konteks memberi pelajaran, engga ada beda pimpinan dengan anggota," ujar Poempida di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2014).

Ia mengatakan terdapat latar belakang yang menyebabkan kegiatan di Komisi IX DPR terhambat seperti rapat dengar pendapat. "Kita selalu engga bisa mengagendakan itu. Diintervensi oleh pimpinan itu, saya melihat ini sangat tidak sehat. Ini sangat tidak profesional," ujarnya.

Boikot ini, kata Poempida, diikuti oleh hampir semua fraksi. Anggota Komisi IX akan terus melakukan boikot sampai pimpinan Komisi IX yang dimaksudnya sadar dan meminta maaf serta berjanji tak akan mengintervensi putusan rapat Komisi IX.

"Kita ingin yang bersangkutan sadar, minimal minta maaf," tuturnya.

Ketika dikonfirmasi, Nova Riyanti Yusuf mengaku belum mengetahui adanya boikot di Komisi IX. Ia berharap kabar tersebut tak benar-benar terjadi.

"Enggak tahu, mudah-mudahan enggak ada boikot," ujar Nova.