TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyindir seorang bupati yang pandang bulu dalam membangun jalan hanya karena desa yang akan dibangun jalan pada saat Pilkada tidak memilih bupati yang terpilih saat ini.

Sutarman yang menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR DPD dan DPRD Tahun 2014 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2014) mengajak untuk mendukung siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin setelah pelaksanaan Pemilu 2014.

"Pada saat kita harus berpacu untuk menyampaikan visi dan misi, untuk menyampaikan program-program yang dilakukan partai atau perorangan silahkan saling mengadu argumentasi bahkan saling menyerang tentang ide-idenya, bukan menyerang dalam arti fisik. Tapi suatu saat misalnya sudah terpilih maka orang yang dipilih harus mendukung," kata Sutarman.

Pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu nanti harus legowo dan mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rangka membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

Tetap Sutarman mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih bersikap tidak menerima bila jagoannya kalah, begitu pula pemimpin yang terpilih yang mengkotak-kotakan pembangunan sesuai dengan dukungan yang diberikan pada saat Pemilu.

"Kita ini masih begitu, sudah terpilih, karena itu bukan wakil kita, bukan pilihan kita. Itu yang terjadi di daerah, begitu juga yang terpilih tidak demokratis karena kampung itu dulu tidak milih saya maka begitu membuat jalan, kampung itu berhenti membuat jalannya," ujarnya.

Dikatakan Sutarman pemimpin yang bukan memilah-milah seperti itu. Kalau sudah dipilih rakyat menjadi bupati, maka orang tersebut menjadi bupatinya rakyat yang ada di kabupatennya. Tidak ada lagi sebutan bupatinya dari partai tertentu.

"Jadi jangan lagi menganggap Bupatinya dari partai A, bupatinya partai B, atau bukan bupatinya partai C," katanya.

Ia bercerita ada seorang bupati di sebuah wilayah, dimana bupati sebelumnya melakukan pembangunan  jalan melintasi jalan melintasi sebuah desa.

Tetapi saat ganti bupati baru, merasa desa yang sedang dibangun jalan tidak memberikan suaran untuk dirinya saat Pilkada, pembangunan jalan di desa tersebut pun tidak dilanjutkan.

"Ada itu kejadian. Daerahnya tidak saya sebutka, Bupatinya ada disini ngaku saja," katanya.

Ia pun mengatakan kalau sudah terpilih menjadi bupati, gubernur presiden dan wakil presiden, maka tentu akan menjadi bapaknya rakyat dimana pimpinan itu berada. Selain itu partai yang tadinya bersebrangan mengadu ide, visi, harus sama-sama mendukung, sehingga pembangunan bisa berjalan.

"Baik pimpinan daerah, presiden dan wakil presiden terpilih harus didukunh, bukan berantem terus, yang pusing polisi kalau ribut terus. Kalau ribut maka akan ada korban fasilita umum dibakar, kapan mau membangunnya, kapan mau majunya kalau seperti itu," katanya.