Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Cecar Ratu Atut Soal 'Upeti Paksa' ke Dinas-dinas Terkait Alkes

Agenda pemeriksaan Ratu Atut hari adalah KPK mencecar soal Sangkaan Atut memeras dari dinas-dinas terkait Alkes

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in KPK Cecar Ratu Atut Soal 'Upeti Paksa' ke Dinas-dinas Terkait Alkes
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Tersangka Ratu Atut Chosiyah meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2013). Gubernur Banten tersebut langsung ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Kompas/Lucky Pransiska 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andi Simangunsong, Pengacara Ratu Atut Chosiyah, mengungkapkan bahwa kliennya pada pemeriksaan hari ini ditelisik penyidik KPK mengenai "penerimaan upeti" selama menjadi Gubernur di Banten. Khususnya ihwal dugaan pemaksaan pemberian suap dari sejumlah Kepala Dinas ke Gubernur Banten itu dalam proyek alat kesehatan.

"Kalau pemeriksaan hari ini seputar ada sangkaan Ibu (Atut) memeras dari dinas-dinas terkait Alkes. Mengenai detilnya lebih baik kita lihat nanti di persidangan," kata Andi usai mendapingi kliennya menjalani pemeriksaan tersangka di kantor KPK, Rabu (12/2/2014) petang.

Kendati begitu, Andi mempertanyakan sangkaan KPK itu jika Atut diduga memaksa para Kepala Dinas memberikan suap. Sebab menurutnya, Atut sudah memiliki harta berlimpah sebelum menjadi penyelenggara negara.

"Yang pasti perlu kami sampaikan adalah Ibu itu sebelum menjabat sebagai Wagub, Plt Gubernur dan Gubernur sudah merupakan orang yang cukup berada secara Ekonomi sehingga agak susah utuk bisa dimengerti apabila Ibu dituduh terima uang apalagi dituduh memeras dari dinas-dinas terkait (proyek Alkes)," kata Andi.

Andi sendiri tak mau menjawab, siapa saja Kadis yang dikonfirmasi penyidik KPK kepada Atut pada pemeriksaan kali ini.

"Dan mengenai dinas mana saja, silakan tanya ke KPK sampai sekarang soalnya belum tertuang jelas di dalam pemeriksaan," tambah Andi.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas