TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesulitan dan kemiskinan rakyat selama ini akibat berbagai kebijakan pemerintah khususnya terhadap pangan selalu koruptif. Impor berbagai kebutuhan pokok rakyat, motivasinya hanya untuk menghasilkan komisi, fee, dan imbalan lebih besar.

“Rakyat dan petani tetap miskin selama ini, karena kebijakan pemerintah orientasinya koruptif, fee, dan mendapatkan untung untuk kepentingan diri dan golongannya. Perilaku koruptif, serakah, dan tamak itulah yang membuat bangsa ini tetap terbelakang,” kata pengajar Universitas Indonesia, Hamdi Muluk saat peresmian Rizal Ramli Strategic Center (RRSC) di Jakarta, Kamis (13/2/2013).

Kebijakan yang bias, menyimpang dari kepentingan rakyat seperti impor beras Vietnam akhir-akhir ini, kata Hamdi Muluk, itu sama dengan perilaku dan watak jahat, dzalim, dan mengeksploitasi rakyat dan negara dengan menghalalkan segala cara.

“Tapi, mengapa semua membiarkan? Orang pintar bertemu dengan orang serakah, justru memperkuat perburuan rente, dan inilah pendzaliman yang nyata,” kata Hamdi.

Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menegaskan jika kebijakan yang sejak awal salah, apalagi koruptif, dan pasti merugikan kepentingan bangsa dan negara, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan penyelenggara negara lainnya bisa dipidana.

“Persoalannya hukum kita ini justru tidak menganggap kebijakan yang salah itu sebagai kejahatan, dan tidak bisa dipidana. Padahal, dengan jelas kebijakan yang salah, koruptif, dan merugikan bangsa dan negara itu sebagai bentuk kejahatan. Kalau sejak awal kebijakan itu memang koruptif, kenapa tidak ditindak?” kata Yenti Garnasih.

Menurut Yenti, kebijakan yang salah tersebut dalam pandangan hukum, jelas akan melumpuhkan nurani penyelenggara negara dari pusat sampai daerah dan itu sekaligus akan merugikan rakyat, bangsa dan negara.

“Itu termasuk sebagai penjahat, crime, criminal, dan korporasi pembuat kebijakan itu bisa dipidana. Maling ayam saja kriminal, bagaimana dengan elite negara?” katanya.