TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menegaskan sangat penting pemerintah membiayai dana saksi saat pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Legiskatif (Pileg).

Menurut Anis, saksi partai politik adalah sumber konflik Pemilu. Anis mencontohkan satu partai hanya bisa membiayai saksi di 200 ribu TPS. Itu artinya partai tidak memiliki lagi di TPS yang lain. Padahal, TPS di Indonesia berjumlah 545.778 TPS.

"Suaranya bisa hilang di situ dan ini berpotensi menjadi sumber konflik. Ini nanti akan dibawa ke pusat. Di tengah ketidakpercayaan publik termasuk juga kapada MK (Mahkamah Konstitusi, red) ini rawan. Karena itu dana saksi ini harus kita anggap bukan sekedar dana politik tapi dana persatuan," ujar Anis di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Anis pun menegaskan bahwa dana saksi partai tersebut untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2014 agar legitimasinya kuat.

"Kalau enggak, ini akan banyak konflik nanti karena sumber kecurangannya jelas," kata dia.

Anis mengakui ada partai yang dikategorikannya sebagai partai tajir sehingga tidak perlu mendapat suntikan dana segar dari pemerintah.

Namun, kata dia, banyak partai kecil yang tidak sanggup membiaya saksi di seluruh TPS. Untuk itu, PKS akan terus mendorong pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengenai usulan tersebut.

"Ini akan menjadi sumber kecurangan dan efeknya pada legitimasi Pemilunya sendiri di tengah ketidakpercayaan terhadap MK sekarang ini. Ini juga sangat bahaya. Rawan. Ini masalah lama yang kita usung supaya dibayar Pemerintah," tukasnya.

Sekedar informasi, Pemerintah akan mengucurkan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sekitar Rp 800 miliar akan digunakan untuk mendanai relawan Bawaslu yaitu Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL) dan Rp 700 miliar untuk dana saksi partai politik.