Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mantan Bendahara Umum Demokrat: Kami Tak Bahas Tender Migas

Sartono Hutomo mengakui pernah bertemu dan buka puasa bersama dengan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Mantan Bendahara Umum Demokrat: Kami Tak Bahas Tender Migas
NET
Foto ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo mengakui pernah bertemu dan buka puasa bersama dengan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana.

Namun dia membantah keduanya pernah terlibat pembahasan tentang lelang proyek minyak dan gas bumi (Migas) yang dimenangi satu perusahaan swasta.

"Saya kenal dengan Sutan, ya pastilah kenal, bertemu juga sering," ujar Sartono saat dikonfirmasi TRIBUNnews.com, Senin (17/2) kemarin.

Mengenai pertemuan dengan Sutan, ia mengakui memang sempat ada pertemuan bersama dengan Sutan pada bulan puasa 2013 lalu. Namun ia menyebut tidak ada pembicaraan terkait proyek SKK Migas saat itu.

"Posisinya waktu itu kami diundang, itu bulan puasa. Tapi saya juga nggak ngerti, bukan membahas soal itu (pemenang tender). Mengenai pemberitaan yang mengatakan saya menelepon Sutan, selama ini saya belum pernah nelepon Sutan," kata Sartono.

Sartono pun membantah berita yang menyebutkannya terlibat dalam kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah ada kegiatan apa pun terkait dengan kasus SKK Migas. Silakan dilacak track record saya," ujar Sartono.

Berita Rekomendasi

Sutan dan Sartono merupakan kader Partai Demokrat. Sutan Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan pertambangan. Adapun Sartono mantan Bendahara Umum Partai Demokrat selama kurang lebih lima bulan, November 2012 sampai dengan 31 Maret 2013.

Ia diangkat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengisi kekosongan kursi bendahara umum yang ditinggalkan Muhammad Nazaruddin.

Namun hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali 31 Maret, yang memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum, mengubah konstelasi internal Demokrat.

Sartono terdepak dari jabatan bendahara umum. Ia bertukar posisi dengan Handoyo Mulyadi menjadi Ketua Divisi bidang Logistik. Saat ini Sartono maju sebagai caleg Partai Demokrat untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan berkas berita acara pemeriksaan saksi yang diduga Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi partai Demokrat Sutan Bhatoegana, Sartono melalui sambungan telepon Eku Putra, pernah menghubungi Sutan. Dalam pembicaran itu, ia mengaku ingin mempertemukan Sutan dengan Sekjen Partai Demorkat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Setelah bertemu dalam jamuan malam usai berbuka puasa bersama pada bulan Ramadan, 26 Juli 2013 di kediaman keluarga SBY di Puri Cikeas, sempat dirancang  beberapa kali pertemuan namun tertunda, dan tidak dihadiri Ibas.

Pertemuan itu membahas pemenang lelang proyek migas untuk pembangunan konstruksi Teringrasi Instalasi Bawah Laut Gendola dan Gehem atau biasa disebut IDD Project.

 Mengenai hal tersebut, Sartono pun membantah telah menghubungi Sutan untuk mengundang dalam pertemuan yang membahas pemenang tender proyek SKK Migas itu.

Saat ditanya mengenai sosok Deni Karmaina, Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala yang namanya juga muncul dalam berkas Sutan, Sartono mengaku kurang mengenal sosok Deni, termasuk soal kabar mengenai kedekatan Deni dengan Ibas.

"Saya nggak begitu kenal (Deni). Saya nggak mau komentar orang lain. Yang jelas saya tidak tahu apa-apa soal itu (pemenangan tender)," katanya.

Ia menyebut selama ini sama sekali tidak tahu apa pun soal proyek-proyek SKK Migas, termasuk dengan berbagai perusahaan dalam tender tersebut yang dalam beberapa pemberitaan turut menyeret namanya. "Saya tidak tahu PT-PT itu, termasuk PT Rekin (PT Rekayasa Industri)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sartono menyebut, kalaupun kemudian dalam pertemuan yang ia hadiri itu terjadi hal-hal di luar pengetahuan dia, itu merupakan hal yang berada di luar kekuasaannya. Yang jelas ia mengakui ada pertemuan tersebut, namun tidak ada pembicaraan terkait tender SKK Migas dan ia tidak memiliki kepentingan apapun dengan SKK Migas.

"Ya namanya diundang ya saya datang, kalau kemudian misalnya ada apa dan saya dibawa-bawa padahal saya tidak tahu, kan ngeri juga seperti itu," ujar Sartono.

Lebih lanjut, Sartono menyebut dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menyeret nama-nama besar di sekitar Partai Demokrat itu. "Kalau saya terlibat, ya pasti penegak hukum tahu itu. Sekarang ini sudah gak ada yang bisa ditutup-tutupi. Lagipula kalau saya terlibat mana mau saya diwawancara begini, mending saya menghindar," katanya.

Adapun Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala (RSC) Deni Karmaina tidak berada di kantornya di RSC Tower Lantai 10 yang terletak di kawasan elite Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Menurut seorang petugas resepsionis di kantor tersebut, saat ditemui Senin siang, Deni tidak berada di kantor. Saat ditanya apakah Deni masih rutin datang setelah namanya ramai diberitakan telibat dalam kasus SKK Migas, ia mengatakan atasannya itu tetap berkantor seperti biasa namun kebetulan hari ini yang bersangkutan sedang berhalangan.

"Pak Deni hari ini saya belum lihat ya, tapi biasanya datang kok ke kantor," ujarnya.

Ia menyebut prosedur untuk menemui Deni, harus dibuatkan janji bertemu terlebih dahulu, tidak bisa tiba-tiba datang ke kantornya. Sebelum membuat janji temu, harus terlebih dahulu menghubungi kantor untuk kemudian disambungkan ke sekretaris pribadi Deni, baru kemudian dibuatkan janji temu.
"Nanti sekretarisnya yang atur. Tapi sekretarisnya baru saja cuti, belum tahu kapan baru kembali masuk," katnya.

Adapun Deni Karmaina adalah Direktur Rajawali Swiber Cakrawala. Deni disebut-sebut sebagai teman baik Ibas. Mereka merupakan kawan sejak sekolah. Deni sendiri telah dicegah  KPK bepergian ke luar negeri sejak  November silam.

Deni dicegah KPK bersama I Gusti Putu Ade Pranjaya, ajudan Menteri ESDM Jero Wacik terkait penyidikan kasus suap SKK Migas dengan tersangka Rudi Rubiandini.

Dalam kasus yang sama, KPK juga mencegah dua orang lainnya, yakni, Eka Putra seorang konsultan, kemudian Herman Afifi Kusumo menjabat aktivis lembaga swadaya masyarakat Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia.

Penulis, Bahri Kurniawan, Ferdinand Wastika

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas