TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan yang dilontarkan sejumlah elite PDI Perjuangan terkait penyadapan dan teror terhadap kader mereka, Jokowi, menuai kontrovesi.

Ujaran Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga menyatakan ada pihak lain yang fokus menyerang partainya misalnya, menjadi isu panas yang mewarnai situasi politik jelang Pemilu mendatang.

Soal ucapan Tjahjo tersebut, koordinator Solusi Pemuda Indonesia (SPI) Muhammad Faidzin menilai hal itu adalah upaya PDI Perjuangan untuk mengukuhkan posisi mereka sebagai korban dalam pertarungan politik menuju 2014.

Faidzin menyiratkan, itu bertujuan untuk mengambil simpati publik. Di sisi lain, hal itu dipandang sebagai langkah PDI Perjuangan mengalihkan perhatian dari konflik internal yang tengah terjadi pada kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Mantan aktivis FAMRED '98 ini menilai kasus Risma sebagai bentuk kegagalan PDI Perjuangan dalam mengelola konflik internalnya.

"Untuk menutupi kegagalan kelola konflik internal yang menyita perhatian publik, maka berbagai isu dilemparkan. Mulai dari penyadapan dan teror terhadap Jokowi, hingga tudingan ada pihak lain yang terus menyerang PDI Perjuangan," ujar Faidzin dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (25/2/2014).

Ia menilai, Jokowi tengah bermain peran yang diberikan partai. Fungsi mantan Wali Kota Solo itu, kata Faidzin, adalah sebagai pengalih isu.

"Oleh partainya, lama-lama Jokowi dibuat seperti anak kecil yang sedang cari perhatian alias caper. Padahal, kalau penyadapan misalnya, langsung dilaporkan kepada polisi, permasalahannya menjadi terang. Kalau tidak, maka apa yang disampaikan malah dikesankan sebagai pengalihan isu," kata alumni PMII ini.

Faidzin khawatir, baik isu maupun pernyataan yang mengandung tudingan yang dilontarkan elite PDI Perjuangan malah akan menjadi kontra-produktif bagi mereka.

Soal penyadapan, politisi Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan pendapat yang sama. Menurutnya penyadapan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. 

Ia menyarankan, apabila Jokowi  merasa terganggu, sebaiknya segera laporkan ke pihak berwenang.

“Ini bukan hanya terkait penyadapan, tetapi Jokowi dianggap sebagai calon presiden potensial, jadi ada kepentingan di sana. Saya menangkap ada nuansa politis di sana,” kata Ulil.

Ulil mengatakan, bila ingin menghentikan politisasi seperti ini, pihak berwenang sebaiknya memang harus mencari siapa yang menjadi pelaku penyadapan tersebut.

“Tapi kan Jokowi tidak mau melapor. Kalau tidak mau melapor, jangan mengeluh di media massa, dong. Seolah menikmati ini sebagai isu politik. Ini kan nggak bener. Mengeluh di media massa bisa menjadi komoditas politik," papar mantan Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama ini.