TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Timwas Century asal Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah PAN untuk menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Boediono terkait skandal Bank Century. Bambang juga mendesak pimpinan DPR untuk segera melayangkan surat permintaan resmi kepada Kapolri agar dapat menghadirkan paksa Boediono pada pemanggilan ketiga ke DPR pada tanggal 5 Maret mendatang sebelum masa reses.

"Atau selambat-lambatnya minggu pertama pada masa sidang Mei mendatang, sesuai peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (28/2/2014).

"Partai Golkar sendiri sejak awal menilai Kehadiran Boediono ke DPR penting. Pemanggilan Boediono adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Bambang menjelaskan selain proses pemanggilan sudah masuk dalam mekanisme pemanggilan resmi DPR sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang diatur dalam UU, juga sudah menyangkut kewibawaan DPR. Karena DPR memerlukan keterangannya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dalam UU MD3 No.27 tahun 2009. Yakni, seorang pejabat negara bisa dipanggil paksa jika keterangannya diperlukan utk kepentingan bangsa dan negara. Kalau menolak panggilan paksa, maka sesuai ayat (4) dan (5) sanksinya pejabat bisa disandera paling lama 15 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau jika habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, pejabat dilepas dari penyanderaan demi hukum.

"Keterangan Boediono penting dan sangat dibutuhkan, terutama terkait soal pernyataannya yg menuding bahwa pihak yg bertanggung jawab atas membengkaknya bailout Rp.632M menjadi Rp.6,7T adalah LPS," tuturnya.

Sementara LPS sesuai UU bertanggung jawab ke Presiden. Bambang mempertanyakan kenapa baru sekarang Boediono menembak presiden dan ingin menyeret presiden dalam pusaran skandal Century.

"Apakah itu pertanda bahwa Boediono seperti juga halnya Sri Mulyani, tidak mau dikorbankan sendirian? Wuallahwualam," ujarnya.