Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kapolri: Ada yang Tidak Pas Dalam RUU KUHAP Bagi Polri

Tidak mungkin bila hakim pemeriksaan pendahuluan diterapkan di Indonesia

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Kapolri: Ada yang Tidak Pas Dalam RUU KUHAP Bagi Polri
TRIBUN/DANY PERMANA
Kapolri Jenderal Pol Sutarman. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman melihat masih ada yang belum pas dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau misalnya ada pasal yang tidak pas, misalnya yang tidak pas bagi Polri adalah hakim pemeriksaan pendahuluan. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan di Indonesia," ungkap Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).

Dengan keadaan geografis Indonesia, dikatakannya, Polri punya pengalaman sekian puluh tahun berada di pelosok-pelosok wilayah. Tidak mungkin bila proses hakim menjalankan pemeriksaan pendahuluan diterapkan di Indonesia.

Tetapi kepolisian tidak memaksakan kehendaknya, jika ada lembaga terkait merasa tidak pas maka bisa didiskusikan kembali pasal demi pasalnya.

"Jika ada lembaga yang terkait di dalamnya yang merasa tidak pas silahkan didiskusikan pasal demi pasal yang tidak pas. Sehingga, aturan yang dibuat itu betul-betul bermanfaat bagi bangsa dan negara," ungkapnya.

Dikatakan jenderal bintang empat tersebut mengatakan bahwa keputusan mengubah atau membentuk Undang-undang itu adalah keputusan politik, haknya DPR dan pemerintah.

Berita Rekomendasi

"Perubahan RUU itu adalah keputusan politik DPR dan pemerintah," ucapnya.

Saat ini DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-undang KUHAP dan KUHP. DPR RI pun sudah memanggil berbagai pihak yang dianggap berkepentingan dalam penyusunan RUU tersebut untuk mendapatkan masukan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas