TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) H Irmadi Lubis mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk tim untuk periksa finishing Bandara Internasional Kualanamu, di Deliserdang, Sumut, yang sudah diresmikan oleh Presiden, Kamis (27/3).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan pemeriksaan atas pembangunan Bandara Kualanamu yang mutunya dinilai jauh dari standar sebagai bandara bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut.

Dia membeberkan temuan Komisi VI DPR RI yang melakukan kunjungan spesifik atas pembangunan bandara Kualanamu, di mana Komisi VI DPR sangat prihatin atas mutu dari lantai bangunan bandara itu.

" Pada saat kunker spesifik Komisi VI DPR RI kita sudah menyampaikan ke pihak Angkasa Pura untuk memperbaiki finishing lantai bangunan sebelum bandara itu diresmikan. Permintaan ini langsung kita sampaikan ke Angkasa Pura, sebab faktanya keramik lantai yang dipasang sangat mudah pecah karena bahan yang digunakan tidak bermutu. Keramiknya itu mungkin KW 8. Jangankan untuk lantai bandara bertaraf internasional, untuk lantai rumah di kampung pun tidak layak, sebab akan cepat pecah," ujar Irmadi Lubis menjawab wartawan, Jumat (28/3/2014).

Politisi PDIP ini mengakui saat kunjungan Komisi VI DPR rencana peresmian bandara ini juga belum terjadwal, sehingga Komisi VI DPR tidak langsung membuiat rekomendasi atas berbagai temuan soal bandara Kualanamu ini ke pemerintah.
Apa lagi mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan sudah memasuki masa kampanye, maka Komis VI DPR sengaja mempersiapkan rekomendasi usai berakhirnya seluruh tahapan Pemilu, sehingga tidak ada kesan bahwa rekomendasi Komisi VI DPR menjadi alat politik disaat kampanye.

" Kita sengaja tidak langsung membuat rekomendasi kepada pemerintah sebab kita tidak ingin mengeluarkan rekomendasi yang nantinya dituding sebagai unsur kampanye. Itu pun dengan catatan, bahwa jadwal peresmian bandara Kualanamu belum ditentukan. Sekarang sudah diresmikan Presiden maka saya sampaikan ke publik hasil temuan yang nantinya, juga akan menjadi salah satu butir dalam rekomendasi Komisi VI DPR atas kunjungan kerja spesifik ke Bandara Kualanamu," kata calon anggota DPR RI priode 2014-2019 PDIP dari daerah pemilihan Sumut 1 ini.

Irmadi juga merasa kecewa terhadap Menteri BUMN yang seharusnya memberikan laporan kepada Presiden sebelum bandara itu diresmikan. Memang ada kesibukan luar biasa beberapa hari sebelum Presiden meresmikan Bandara Kualanamu, tetapi kesibukan yang hanya sesaat itu, tidak akan membuat finising lantai bandar bermutu.

"Jadi kita harap Presiden membentuk tim dan BPK serta BPKP melakukan pemeriksaan. Jika ada indikasi kongkalingkong, korupsi maka ada baiknya Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK) turun juga," kata Irmadi Lubis.