TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akan melaporkan kejanggalan hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam laporan dana kampanye Capres-cawaspres SBY-Boediono dan Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2009, sebagaimana hasil audit akuntan independen, ke bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada pekan depan.

"Secepatnya. Sebelum satu hari pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum minggu depan," kata kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, usai mendampingi pemeriksaan Anas di kantor KPK, Jakarta, Jumat (28/3/2014) malam.

Terkait rencana laporan ke pihak KPK itu, Anas menceritakan, dirinya menerima laporan hasil audit dana kampanye tersebut sekitar sepuluh bulan lalu atau Juni 2013. Artinya, ia menerima laporan tersebut pasca-ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya oleh KPK.

"Dan setelah saya pelajari dari data-data ini, saya validasi sendiri, ini menarik, karena banyak yang janggal. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada KPK," kata Anas.

Namun, karena penyidik yang menangani perkara Anas menolak data laporan dana kampanye itu, maka ia berencana melaporkannya ke Direktorat Dunmas sebagaimana saran dari penyidik KPK. Penyidik menolak pemberian data laporan dana kampanye tersebut karena dinilai tidak berkaitan dengan kasus Anas.

"Nanti kalau saya sudah serahkan ke KPK, sampeyan tanya ke KPK," jawab Anas saat ditanya wartawan tentang nama kantor lembaga akuntan independen yang melakukan audit dana kampanye tersebut.

Anas pun menolak membeberkan nama-nama penyumbang fiktif hingga dugaan aliran dana Bank Century yang ada di dalam laporan dana kampanye Capres-cawaspres SBY-Boediono dan Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2009 itu.

"Nanti, kan nanti kami laporkan ke Dumas dulu kan. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa setelah saya pelajari, (laporan dana kampanye-red) ini tidak clean and clear," tandasnya. (coz)