TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengakuan SBY atas kekalahan Partai Demokrat yang dipimpinnya dalam pemilu legislatif (pileg) 2014 harus dibarengi dengan langkah politik yang nyata. Jangan hanya untuk pencitraan agar terkesan seolah-olah ksatria.

Konsekuensi pengakuan kekalahan itu, SBY sebagai presiden tidak tidak lagi mengeluarkan kebijakan strategis, yang bisa berdampak kepada pemerintahan selanjutnya. Seperti kebijakan moneter atau perpanjangan kontrak karya (KK) sumber daya alam seperti Freeport.

Hal ini disampaikan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta Kamis siang (10/4/2014).

Adhie mengingatkan parpol pemenang pemilu agar selain meminta SBY tidak membuat kebijakan strategis, juga mengawasi supaya rezim ini tidak menggunakan kesempatan di penghujung kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

“Ingat, rezim Soeharto membobol Bank Indonesia ratusan triliun rupiah lewat BLBI di akhir kekuaasaannya. Perppu No 4/Th 2008 yang menjadi dasar hukum rekasaya bailout Bank Century dikeluarkan SBY di akhir masa kekuasaan (periode pertama),” ungkap jubir presiden era Gus Dur ini.

“Saya mendengar rezim SBY akan segera memperpanjang kontrak karya PT Freeport hingga 2041. Ini harus dibatalkan. Karena selama ini perusahaan tambang emas milik AS ini sudah sangat merugikan bangsa Indonesia,” kata Adhie.