TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, selaku tersangka penerima gratifikasi atau janji terkait proyek Sport Center di Hambalang dan proyek lainnya, menceritakan beberapa alasan dirinya mengajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai saksi meringankan (a de charge) ke penyidik KPK.

Salah satu alasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, selaku tersangka korupsi proyek Hambalang menginginkan Presiden SBY selaku petinggi PD menjadi saksi untuk kasusnya di KPK adalah karena adanya 'pertemuan khusus' antara dirinya, SBY dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi, di Wisma Negara sebelumnya pelaksanaan Kongres PD di Bandung pada Mei 2010.

Menurut Firman, pertemuan di Wisma Negara sebelum Kongres PD di Bandung dilaksanakan itu sangat penting dan terkait dengan kasus Anas di KPK. Sebab, SBY membahas tentang persaingan dan perebutan kursi Ketua Umum PD di dalam kongres nantinya hingga pembiayaan kongres.

Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan kepada Anas tentang ketidaksukaannya bila Marzuki Alie terpilih menjadi Ketua Umum PD di dalam kongres nantinya.

"Di situ (SBY) sampaikan kepada Anas, bahwa apa jadinya Partai Demokrat kalau dipimpin oleh Marzuki Alie. Itu yang ditekankan terus oleh Susilo Bambang Yudhoyono kepada Anas Urbaningrum," ungkap Firman usai mendampingi pemeriksaan Anas di kantor KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Menurut Firman, dalam pertemuan itu SBY menyampaikan tentang cara-cara yang akan ditempuh agar agar Marzuki Alie tidak terpilih menjadi Ketua Umum PD. "Tentang bagaimana cara menghadang Marzuki Alie," jawab Firman saat dikonfirmasi tentang materi pertemuan di Wisma Negara saat itu.

Diketahui, 'pertarungan sengit' terjadi antara petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng, dalam pemilihan Ketua Umum PD pada saat Kongres di Bandung pada Mei 2010.

Namun, Marzuki Alie sudah harus 'keok' pada putaran pertama pemilihan Ketua Umum PD itu. Dan pada putaran kedua, Andi Mallarangeng yang mendapatkan dukungan dari keluarga Cikeas pun gagal merebut kursi Partai Demokrat 1. Sejak itu lah Anas memimpin Partai Demokrat sebagai Ketua Umum.

Firman menegaskan, pertemuan dan pembicaraan ketiga orang itu di Wisma Negara adalah sangat terkait dengan kasus Anas yang berproses di KPK saat ini.

"Kan di sini (KPK) dikaitkan kasus Hambalang, temasuk proses dan pembiayaannya kasus ini sendiri. Di akhir-akhir pemeriksaan tadi ditanyakan, bagaimana sebenarnya pelaksanaan kongres dan bagaimana pembiayaannya, lalu disampaikan lah tentang itu," jelas Firman.