TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala SD Negeri Menteng 01, Akhmad Solikhin, mengaku prihatin dengan hal ini. Namun, kata Akhmad, Disdik DKI tak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, kata Akhmad, tahun ini dana APBD baru cair bulan Maret. "Makanya perlu dilihat juga Komisi E DPRD bagaimana," kata Akhmad kepada Warta Kota, semalam.

Tapi, kata Akhmad, sebagai kepala SD pihaknya siap dengan resiko apapun, kalau ujian harus mundur, ya itu resiko. Bukan cuma Akhmad, beberapa pihak lain di Disdik DKI juga menyalahkan lambatnya pencairan APBD sebagai penyebab utama terlambatnya pencetakan soal UN SD di Jakarta.

Sebuah sumber mengatakan, pada tahun ajaran 2013/2014 ada perbedaan dimana di tahun ajaran 2012/2013, dana UN SD berasal dari APBN, sedangkan tahun ini (2013/2014) dana ujian SD berasal dari APBD DKI. Makanya kemudian muncul masalah pencairan dana APBD DKI yang baru terealisasi bulan Maret 2014. Imbasnya pelelangan pencetakan soal ujian SD terlambat.

Tetapi hal itu tak terjadi untuk UN sekolah menengah karena waktu pencetakannya berlangsung sesuai rencana. Naskah soal UN SMA sudah mulai dicetak bulan Februari karena untuk UN SMA tidak tergantung dana APBD DKI dan berasal dari APBN. "Itulah penyebabnya kenapa pelelangan pencetakan soal SD jadi terlambat," kata sumber Warta Kota.

Menurut informasi, ada 150 ribu lebih siswa SD di DKI yang akan mengikuti ujian tahun ini. Karena proses lelang pencetakan soal ujian terlambat, maka mereka harus menunggu sampai ada pengumuman baru tentang waktu ujian SD.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraff Ali terkejut mendengar Komisi E DPRD DKI dijadikan kambing hitam atas terlambatnya pencetakan ujian SD. "Saya rasa bukan soal kelambatan turunnya anggaran, tetapi persoalannya justru ada di Disdik DKI sendiri," kata Ashraff kepada Warta Kota, ketika dihubungi semalam.

Menurut Ashraff, pencairan APBD DKI di bulan Maret bukan masalah, jika pihak Disdik sudah bersiap dari sebelumnya. "Makanya saya tunggu klarifikasi Disdik DKI terkait masalah ini," kata Ashraff.(Warta Kota Cetak)