TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan penghargaan besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kembali menghidupkan penganugerahan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Pasalnya, menurut Gamawan, penganugerahan tanda kehormatan ini pernah ada sebelumnya. Terakhir kali diserahkan pada tahun 1997 lalu.

"Dasarnya waktu itu adalah kesuksesan daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan lima tahun," ungkap Mendagri dalam sambutannya pada peringatan Hari Otonomi Daerah, Jumat (25/4/2014) di Istana Negara, Jakarta.

Namun, kata Mendagri, sejak 1997 terjadi perubahan sistem pemerintahan--Repelita diganti RPJM. Akibatnya terjadi kevakuman dalam pemberian tanda kehormatan tersebut.

"Pada masa kepemimpinan bapak Presiden SBY, tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha ini dapat kembali dihidupkan dan diberikan kepada daerah yang berkinerja tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah," ucap Mendagri.

Hal ini, imbuhnya, sebagai penghormatan sekaligus apresiasi atas prestasi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam mensejahterakan masyarakat, menciptakan ketertiban umum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dijelaskan pula, Penilaian dilakukan dengan menggelar desk evaluation, yakni mencermati informasi dan data dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan menggunakan kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan).

Selain itu juga mengaplikasikan Common Sense Survey khususnya kepada daerah-daerah yang masuk nominasi berkinerja paling tinggi melalui kunjungan lapangan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjadi Ketua EEPPD tingkat Nasional, didukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pejabat Eselon I yang merepresentasikan Tim Nasional.

Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha diserahkan kepada 10 Daerah. Untuk kategori Provinsi, Presiden memberikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha pertama ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk kategori kota, gelar tata kelola pemerintahan terbaik jatuh pada Kota Cimahi Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kota Depok Jawa Barat dan kota Tangerang.

Sementara Kabupaten Pacitan dan Jombang, serta Kabupaten Sleman DIY mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha untuk kategori kabupaten.

Penghargaan tingkat provinsi diserahkan langsung Presiden Sulilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan penghargaan untuk kabupaten kota akan diserahkan oleh Gubernur masing-masing, sebagai perpanjangan tangan atau perwakilan pemerintah pusat.