Jokowi Layak Didampingi Ryamizard Ryacudu
Siapa pendamping Calon Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum juga diputuskan
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapa pendamping Calon Presiden Joko Widodo, sampai saat ini belum juga diputuskan. Sejauh ini hanya dua nama yang selalu disebut-sebut, diantaranya Ryamizard Ryacudu dan Jusuf Kalla.
Berbagai kalangan menyebutkan bahwa Jokowi panggilan akrab Gubernur DKI ini harus didampingi oleh wakilnya yang tegas dan punya jiwa kepemimpinan. Jika melihat krieria tersebut, nama Ryamizard masuk dalam katagori pendamping Jokowi.
Pengamat Politik, Emrus Shiombing mengatakan sosok militer diharapkan mampu menciptakan kepemimpinan tegas bila disandingkan dengan Jokowi.
“Ryamizard memiliki jaringan yang luas dengan TNI dan Polri. Hal ini dapat menjamin dari segi pertahanan dan keamanan," kata Emrus kepada wartawan di Jakarta.
Mengenai sosok lain, seperti Jusuf Kalla, Emrus menilai jaringan bisnis milik Jusuf Kalla dikhawatirkan akan mencampuri kepentingan dalam pemerintahan.
"Kebijakan yang dibuat nantinya dikhawatirkan hanya untuk menguntungkan perusahaan-perusahaannya," selorohnya.
JK yang disebut-sebut akan dipasangkan dengan bakal capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) juga telah berusia uzur. Hal ini bertolak belakang dengan Jokowi yang masih muda, energik, dan gemar blusukan ke pelosok kampung.
"Kelemahan JK adalah faktor usia yang dapat mengganggu proses jalannya pemerintahan. Dikhawatirkan, Jokowi canggung dengan senioritas JK dalam menjalankan roda pemerintahan," tandasnya.
Sementara, Ian Kamarudin aktivis asal Makasar mengatakan siapa cawapres Joko Widodo adalah orangyang bisa menutupi kekurangan dari karakter Jokowi.
Ditanya antara Jusuf Kalla dengan Ryamizard Ian mengatakan, JK dengan Jokowi banyak kesamaan baik dari karakter maupun cara kerja. Berbeda dengan Ryamizard yang punya ketegasan apalagi terhadap ancaman NKRI, pasti berbeda dengan JK.
"Soal JK saya melihat ada indikasi terjadinya dua matahari kembar nantinya, dikahwatirkan akan terjadi sektarian-sektarian kelompok di dalam pemerintahan, terbukti ketika periode pertama pemerintahan SBY-JK,baru berjalan satu tahun itu sudah kelihatan terjadinya dua kubu, kami tidak ingin ini terjadi pada Jokowi jika menggandeng JK," kata Ian.