IPW: Dukung Pengawasan Tertutup untuk Pembenahan Internal Polri
IPW menilai, ada dua tindakan nyata yang harus segera dilakukan Kapolri pascapengawasan tertutup itu.
Penulis: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengawasan tertutup untuk pembenahan ke dalam terhadap 31 kepolisian daerah dan 450 kepolisian resor seluruh Indonesia yang dilakukan Markas Besar Polri perlu didukung semua pihak.
"Tapi, pengawasan tertutup yang sudah dilakukan selama tiga minggu itu harus dilanjutkan dengan tindakan nyata. Jadi masyarakat bisa merasakan aksi pengawasan itu memang membawa perubahan di Polri," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam rilis yang diterima Tribunnews, Rabu (30/4/2014).
IPW menilai, ada dua tindakan nyata yang harus segera dilakukan Kapolri pascapengawasan tertutup itu. Pertama, segera mencopot dan mengganti Dirlantas yang di tempat tugasnya ditemukan aksi percaloan serta ditangkapnya oknum polisi yang menjadi pengumpul uang setoran dari para calo.
"Setidaknya, sudah ada dua penangkapan yang dilakukan Tim Mabes Polri, yakni di Ditlantas Polda Metro Jaya dan di Ditlantas Jatim. Artinya, kedua Dirlantas di daerah ini patut segera dicopot," ungkap Neta.
Kedua, Kapolri harus segera mengevaluasi kapolda yang di jajaran lalulintasnya ditemukan aksi percaloan atau adanya oknum polisi yang ditangkap karena menjadi pengumpul uang setoran dari calo dan biro jasa.
"Maraknya percaloan menunjukkan bahwa kapolda bersangkutan tidak mampu mengendalikan wilayah tugasnya dan tidak mendukung gerakan perubahan yang digagas Kapolri," tutur Neta.
Ketiga, Kapolri perlu menjelaskan atau mengklarifikasi informasi yang menyebutkan adanya jenderal atau perwira tinggi di Mabes Polri yang menerima gratifikasi mobil mewah, sehubungan adanya penangkapan di Ditlantas Polda Metro.
Jika informasi ini tidak segera diklarifikasi dikhawatirkan akan muncul tuding-tudingan negatif bahwa pengawasan tertutup itu hanya untuk menguntungkan oknum tertentu dan tidak membawa manfaat pada publik.
IPW berharap hasil pengawasan tertutup ini perlu dipublikasikan agar publik bisa menilai, sejauh mana pengawasan itu membawa perubahan bagi pelayanan yang dilakukan jajaran lalu lintas kepada masyarakat. Jika tidak ada perubahan, pengawasan itu bisa dikatakan gagal.
