TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir. Terdapat sejumlah catatan mengenai kemajuan. Ada pula berbagai kemandekan dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan mendatang pun sudah dicatat sejumlah pihak. Paling tidak, menurut anggota Komisi X DPR RI, Nasrullah Larada, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memiliki tiga PR penting.

"PR penting bagi Mendikbud mendatang, pertama-tama menjadikan Pendidikan Dasar sebagai hak setiap warga. Hajar, Hak Belajar. Dan Pendidikan menengah menjadi Wajib bagi setiap warga (Wajar)," ungkap Nasrullah Larada saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (2/5/2014).

Selain itu, Mendikbud mendatang, menurutnya, harus mengevaluasi dan memetakan kembali potensi dan mutu tenaga pendidikan (guru). Hal ini tak lain agar tidak hanya berorientasi mengejar "sertifikasi" namun juga menjaga kemampuan sebagai Pendidikan.

Dan yang tak kalah pentingnya dia tegaskan, anggaran Pendidiikan 20 persen, perlu dievaluasi total dalam pengalokasiannya. Pasalnya, hingga saat ini, alokasi anggaran pendidikan tidak pernah dikaji akuntabilitasnya terhadap kebutuhan pendidikan.

"Intinya, mendasarkan kebijakannya bahwa pendidikan sebagai pusat kajian peradaban, harus mampu dijadikan parameter peserta didiknya dalam menghadapi tantangan global," pesannya.