TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Advokat dan Konsultan Hukum SBY & Keluarga menegaskan tidak ada intervensi apapun dari Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempengaruhi Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait keputusan melakukan bail out PT Bank Century senilai Rp6,8 triliun.

Keputusan tersebut menurut undang-undang sepenuhnya merupakan wewenang KSSK di bawah tanggung jawab Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Gubernur BI Boediono kala itu.

Penegasan tersebut diungkapkan setelah mencermati keterangan saksi Sri Mulyani Indrawati dan Jusuf Kalla, Penjabat Presiden ketika itu di persidangan Tipikor dalam perkara terdakwa Budi Mulya pada Selasa (6/5/2014) dan Kamis (8/5/2014) kemarin.

Ketua Tim Advokat dan Konsultan Hukum SBY & Keluarga Palmer Situmorang mengungkapkan, dalam penanganan kasus Bank Century, KSSK bekerja berdasarkan undang-undang dan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan status Bank Century demi menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Atas dasar wewenang penuh KSSK tersebut, berdasarkan UU tidak diperlukan adanya persetujuan atau otorisasitas dari Presiden SBY atau JK selaku Penjabat Presiden untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menerima dana talangan Rp6,8 triliun.

"Dari keterangan Sri Mulyani dan JK, kami simpulkan bahwa ternyata tidak ada intervensi apapun dari Presiden SBY untuk mempengaruhi lembaga yang berwenang dalam hal ini BI dan KSSK terkait keputusan melakukan bail out PT Bank Century senilai Rp6,8 triliun yang diputuskan pada 21 November 2008 dini hari. Upaya mengait-ngaitkan SBY dengan bail out Bank Century adalah fitnah belaka," ujarnya dalam siaran pers tertulis, Kamis (8/5/2014).

Palmer menambahkan, apabila melihat kronologi waktu, SBY memang sama sekali tidak pernah dimintai persetujuan atau instruksi terkait keputusan bail out Bank Century.

Kesaksian Sri Mulyani menerangkan bahwa untuk pertama kalinya ia baru melaporkan keputusan bail out Bank Century kepada JK pada tanggal 25 November 2008 setelah bail out dilakukan, demikian juga kemudian dilaporkan kepada Presiden SBY.

Penjelasan JK selaku Penjabat Presiden kala itu, mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima melalui pesan singkat SMS pukul 08.30 WIB pada 21 November 2008. Demikian juga, Presiden SBY yang masih dalam perjalanan di luar negeri tidak pernah menerima pesan itu.

JK melapor pertama kali ke Presiden SBY tanggal 26 November dini hari di Bandara Halim Perdana Kusuma dan Presiden SBY kaget menerima laporan JK tersebut seraya meminta diajukan laporan lebih terperinci.

Kalau dirunut waktunya, pengambilan keputusan bail out diambil sekitar pukul 04.30 WIB pada 21 November 2008 dan SMS Sri Mulyani pukul 08.00 WIB, sedangkan laporan tertulis terkait keputusan tersebut baru disampaikan pada 25 November 2008.

Dalam bukunya Selalu Ada Pilihan, khususnya pada halaman 166 168, SBY menjelaskan, ada yang menaruh kecurigaan bahwa tidak mungkin SBY tidak tahu bahwa Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil keputusan untuk melakukan bailout Bank Century.

Isu itu bahkan berkembang ke arah pasti SBY menelpon dari luar negeri agar bailout terhadap Bank Century dilaksanakan. Meskipun barangkali SBY tidak memerintah, pastilah mereka minta izin kepada SBY.

Kalau soal apakah saya mengeluarkan perintah atau juga dilapori oleh baik Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia untuk minta izin atau persetujuan kepada saya itu jelas tidak ada. Kebenaran ini akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, ujar SBY dalam buku tersebut.