TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB DPR, Ali Maschan Musa mendukung penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Menurut Ali, koordinasi mengenai penutupan tersebut sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu.

"Tapi karena ada penolakan, kemudian disetting ulang," kata Ali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Ali mengungkapkan Komisi VIII DPR telah menyetujui penutupan lokalisasi Dolly. Namun, pekerja seks di lokalisasi Dolly harus diberi keterampilan untuk modal bekerja.

Politisi PKB itu juga menyarankan agar di tempat itu dibangun pasar atau pusat perbelanjaan. "Kalau perlu juga dibutkan pasar lagi di situ, misalnya mal di situ," tuturnya.

Sedangkan mengenai uang pengganti sebesar Rp5juta, Ali menilai cukup untuk pekerja seks. Meskipun ukuran pemberian uang itu harus diperjelas.

"Tapi sebelumnya semua PSK hampir diberi pelatihan-pelatihan," imbuhnya.

Komisi VIII DPR, kata Ali, melakukan dukungan melalui anggaran pada Kementerian Sosial. "Jadi anggaran itu termasuk untuk keterampilan, jadi kalau dibutuhkan anggaran kami di Komisi VIII saya kira tetap akan setuju," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang dijanjikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dipastikan akan berlangsung malam ini, Rabu (18/6/2014).

Tapi, penutupan ini ternyata baru sebatas seremoni. Itupun  acaranya dilangsungkan di gedung Islamic Centre, sekitar satu kilometer arah selatan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara.

Seremoni itu berupa deklarasi Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi Perempuan Harapan. Acara akan diisi sambutan-sambutan, termasuk di dalamnya sambutan  Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.

Setelah itu, ada  penyerahan bantuan kompensasi kepada perwakilan penjaja seks komersial (PSK) dan mucikari dari Mensos  dan Pemprov Jatim..