TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA-  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada kabinet mendatang dari  hasil  presiden  terpilih   harusl  yang profesional. Bisa  saja mereka  datang  dari  kalangan  politik namun  profesional , namun  bahanya kalau  orang politik  tapi tidak  profesional.

Hal  itu disampaikan  Ketua Bidang Technopreuner Muslim Information Technology Association (MIFTA) Deddy Rahman pada  kesempatan jumpa pers  Rabu  (2/7/2014).

Menurutnya   Menkominfo harus berasal dari profesional karena persoalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah persoalan teknis.

Pada  kesempatan  yang   sama    MIFTA dengan beberapa asosiasi dan penggerak TIK nasional lainnya menyatakan  jika Menkominfo dijabat oleh mereka   yang  bukan profesional, sangat mustahil TIK di Tanah Air akan maju.

  "Menkominfo juga berperan sebagai "Chief Information Officer" (CIO), yang mempunyai kemampuan melakukan koordinasi  maupun pengawasan TIK untuk lintas sektoral. Serta memahami perkembangan dan kondisi TIK Indonesia terkini dan tren global," jelas dia.

Deddy juga  berharap  kepada  pemerintah yang baru dapat memberikan dukungan kepada TIK di Tanah Air dengan beberapa cara yakni membangun infrastruktur TIK secara proporsional.

  "Pemerintah yang baru juga harus mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri TIK dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat global," jelas dia.

Selanjutnya, pemerintah yang baru harus meningkatkan kompetensi dan keprofesian sumber daya manusia di bidang TIK sesuai dengan standar global.

  "Dua pasangan capres dan cawapres sama-sama menaruh perhatian pada TIK. Jika sudah menjabat kami berharap apa yang disampaikan dapat terwujud," kata dia.

   Perwakilan dari Dewan TIK Nasional Prof Suhono Supangkat mengatakan TIK bisa menjadi alat pengungkit daya saing bangsa.

   Suhono menjelaskan TIK bisa digunakan di segala aspek seperti tata kelola pemerintahan yang baik, perizinan, hingga pendidikan.

   "Keberpihakan dan perhatian pemerintah di bidang TIK sangat diperlukan," tukas Suhono.

Menyinggung  pemanfaatan  TIK  dalam  Penghitungan  suara  Pilpres   Erwin dari  Federasi  Teknologi Informasi  Indonesia sudah saatnya  memanfaatkan  TIK dalam  penghitungan  suara  baik dalam pilpres, pemilu legeslatif maupun pilkada. " Dengan  sistim ini  penghitungan  suara tidak  perlu  berlama-lama  seperti yang dilakukan  saat ini, dengan  penghitungan  dengan  menggunakan IT cukup dilakukan  dalam satu  hari sudah didapat  hasilnya."