TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Calon wakil presiden (Cawapres) sekaligus mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), menganggap percepatan Musyawarah Nasional (Munas), Partai Golkar untuk melengserkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, bukan lah suatu hal yang tidak mungkin.

Kepada wartawan di sekretariat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014), JK menyebutkan pada 2009 Partai Golkar menggelar Munas dua bulan lebih awal, karena desakan banyak pihak. Saat itu salah satu agendanya adalah mencari pengganti JK.

"Karena saya pikir ini permintaan dari banyak orang, kita percepat saja munasnya," kata JK.

Konflik internal Partai Golkar berawal saat ARB melabuhkan dukungan partai ke pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Padahal JK yang masih tercatat sebagai Kader Partai Golkar maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Kader yang masih nekad mendukung Jokowi - JK pun dipecat, dan hal itu mempermanas konflik tersebut.

Setelahnya ARB juga bertanggungjawab atas bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi permanen yang digagas pasangan Prabowo - Hatta. Padahal arah partai terhadap pemerintahan yang baru seharusnya ditentukan oleh pengurus yang baru, terhadap pemerintahan yang baru akan diumumkan pada 22 Juli mendatang. Kader yang tidak terima, kemudian mengusung isu percepatan Munas untuk melengserkan ARB.

Soal siapa yang paling cocok menggantikan ARB sebagai Ketua Umum DPP, Wakil Presiden RI 2004 - 2009 itu menyebut banyak kader Partai Golkar yang mampu dan layak menduduki kursi Ketua Umum DPP.

"Pasti banyak, baik kader senior mau pun kader muda," ujarnya.

Namun JK enggan menyebutkan nama, termasuk saat dikonfirmasi tentang sejumlah nama yang digadang-gadang layak menggantikan ARB, JK juga enggan menunjukan sikapnya. Ia mengatakan Munas akan menentukan siapa yang layak menggantikan ARB.

Terkait kisruh internal dan wacana pengganti ARB, kata dia belum ada satu pun orang yang menemuinya untuk membicarakan hal tersebut. Ia mengaku maklum karena Jokowi - JK belum dinayatakan menang.

"Belum lah, kan belum menang," terangnya.

Namun ia menegaskan bahwa selama ini sikap Partai Golkar selalu mendukung pemerintahan. Siapa yang akan didukung Partai Golkar tentunya hal itu harus menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.